Cara Mencegah Menjamurnya Pengawal Ambulans Sipil di Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengawal ambulans swasta menjadi polemik di masyarakat. Diakui atau tidak, adanya pengawalan membantu tugas ambulans karena membuka jalan saat sedang macet.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, menilai, pengendara motor dari masyakat sipil yang memberikan pengawalan ambulans menjadi fenomena menarik jika dilihat dari prespektif hukum dan aspek kemanusiaan.

Dari prespektif hukum, masyarakat yang melakukan pengawalan jelas melanggar peraturan namun dari sisi kemanusian harus diacungi jempol.

Pengawalan ambulans bukan wewenang masyarakat sipil. Kewenangan pengawalan berada pada petugas kepolisian, merujuk pada regulasi Pasal 14 UU Ayat 1 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

"Sehingga apabila dilaksanakan oleh masyarakat sipil (pengendara sepeda motor) yang tidak memiliki kewenangan merupakan pelanggaran hukum. Kemudian dari prespektif ketrampilan atau kompetensi pengawalan sudah barang tentu petugas Kepolisian sudah memiliki keahlian di bidangnya," ujar Budiyanto dalam keterangan resminya, belum lama ini.

"Karena berbicara pengawalan adalah memberikan nuansa keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari titik pemberangkatan sampai dengan tujuan akhir," kata Budiyanto.

Budiyanto mengatakan, fenomena masyarakat sipil yang menggunakan motor dan melakukan pengawalan ambulans kemungkinan karena keadaan memaksa atau mendesak dengan pertimbangan aspek kemanusiaan.

"Mungkin tidak tahu harus kordinasi dengan siapa dan melihat situasi kemacetan di jalan sehingga terpanggil untuk melakukan pengawalan," kata Budiyanto.

"Hanya mungkin yang perlu kita sadari dan kita berikan pencerahan bahwa pengawalan akan dapat berisiko kepada masalah keamanan, keselamatan dan kewenangan, dan hal ini juga dapat berkonsekuensi kepada masalah hukum dan resiko lainnya," katanya.

Budiyanto mengatakan, buat pengemudi ambulans jika akan membawa orang sakit sebaiknya berkordinasi atau berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk minta bantuan pengawalan.

"Dengan kordinasi dan minta bantuan pengawalan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko dalam proses pengawalan," katanya.

"Edukasi perlu diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan pengawalan, sehingga masyarakat paham tentang kewenangan pengawalan dari prespektif hukum dan batasan partisipasi dari dari prespektif kemanusian," katanya.