Pemerintah Belum Mampu Terapkan Zero ODOL

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan menargetkan Indonesia bisa menerapkan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) per 1 Januari 2023. Namun demikian, rencana tersebut masih sulit terlaksana sampai saat ini.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui pemberantasan ODOL bukan perkara mudah.

Menurutnya, untuk mengatasi ODOL tidak cukup melalui kebijakan dari Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Korlantas.

Tapi karena truk ODOL ini mengangkut material produk industri sampai hasil tambang, artinya juga diperlukan kebijakan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.

"Kalau mau selesaikan ODOL secara komprehensif kami dikumpulkan. Kami bertiga pasti tidak akan mampu karena ujungnya di Kemendag dan Kemenperin," ujar Basuki, dalam tayangan langsung Youtube Komisi V DPR RI (21/11/2023).

Seperti halnya Menteri PUPR, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa penertiban ODOL di Indonesia bukan perkara mudah. Oleh sebab itu, Zero ODOL yang direncanakan bergulir mulai 1 Januari 2023 belum dapat terealisasi.

"Saya pikir kita harus melakukannya bersama, enggak mungkin kami bisa melaksanakan sendiri, karena ada pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk itu," ucap Budi, pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, menyebut Pemerintah Indonesia merugi Rp 700 miliar karena truk ODOL.

Sebab, beroperasinya truk Over Dimension Over Loading (ODOL) membuat sejumlah jalan nasional rusak parah.

Andi mengatakan, pada Januari 2023 lalu bersama timnya mengecek langsung kendaraan ODOL di Jambi. Dari laporan yang dia terima, setidaknya ada 12.000 truk ODOL lalu-lalang di jalan.

Berdasarkan catatannya, pemerintah harus menggelontorkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perbaikan jalan akibat ODOL tersebut.

"Dan kemudian para pengusaha batu-bara di sana mengatakan bahwa kami bayar Rp 500 miliar per tahun. Dari angka-angka itu jelas bahwa kerugian negara kita adalah sekitar Rp 700 miliar," kata Andi saat raker dengan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan (21/11/2023).

Akan tetapi jumlah pendapatan negara dari pembayaran pajak yang mereka setorkan tidak mampu menutup angka tersebut sehingga negara rugi.

"Ini kasihan Pak Menteri PUPR, berkali-kali anggarkan anggaran di sana tapi enggak pernah dapat menyelesaikan permasalahan," sambung dia.

Menurut Andi, tanpa ada politic will dari pemerintah, truk ODOL diprediksi akan tetap ada bahkan hingga tahun 2045 sekalipun.