Wacana Ganjil Genap Untuk Motor Perlu Kajian dan Sosialisasi Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan wacana untuk menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Tujuannya yaitu menekan polusi dan juga kemacetan.

Nantinya diharapkan motor yang bebas ganjil genap ialah motor listrik. Dengan demikian, bisa memacu tren peralihan motor bahan bakar konvensional ke motor listrik.

“Ganjil genap tidak berlaku untuk yang menggunakan motor listrik maupun mobil listrik, sekarang motor masih bebas ganjil genap. Tapi, suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi,” ucap Sigit pada acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 yang disiarkan secara daring, Selasa (26/9/2023).

Bicara mengenai wacana untuk menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi sudah pernah digodok Pemprov DKI Jakarta pada 2020. Namun, hingga kini kebijakan itu sulit untuk dilakukan karena jumlah motor yang beredar di Jakarta cukup banyak.

Kemudian, adanya potensi negatif yang timbul, seperti pemalsuan pelat nomor sampai kenaikan jumlah motor untuk mengakali kebijakan tersebut.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta relatif tidak terkendali yang didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah lebih kurang 18,33 juta unit pada Agustus 2023.

"Polutan penyumbang terbesar dari polusi udara adalah ranmor (44 persen). Sehingga, dengan adanya wacana pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil genap menyasar ke motor, menurut hemat saya, bisa dilaksanakan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (27/9/2023).

Namun, Budiyanto mengatakan, perlu diingat bahwa pemakai sepeda motor sangat banyak. Kebijakan baru butuh sosialisasi yang tepat dan jangan sampai terjadi benturan saat pelaksanaan.

"Hanya, sekali lagi bahwa ganjil genap yang diberlakukan untuk sepeda motor harus melalui kajian yang matang baik dari aspek yuridis, ekonomi, sosial, dan keamanan. Mengingat populasi pengguna motor cukup tinggi yang barang tentu akan dapat menimbulkan resistensi yang cukup tinggi," katanya.

"Berikan ruang sosialisasi yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tentang hakikat atau tujuan program tersebut," katanya.