Aismoli Minta Penjualan Motor Listrik Subsidi Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menyatakan bahwa penjualan motor listrik dengan subsidi Rp 7 juta tahun ini bakal ditutup pada pertengahan Desember.

Seperti diketahui, siklus keuangan pemerintah bakal melakukan tutup buku anggaran tahun 2023 pada 15 Desember mendatang.

Ketua Aismoli Budi Setiyadi, mengatakan, periode penjualan motor listrik subsidi secara efektif hanya menyisakan sekitar 2,5 bulan pada 2023.

“Jadi artinya proses penjualan mungkin nanti sampai 15 Desember 2023, setelah itu mungkin tidak ada penjualan lagi dan kemudian nanti lanjut pada tahun 2024,” ujar Budi di Jakarta (13/9/2023).

Aismoli masih mempertanyakan kelanjutan pencairan dana subsidi pada periode selanjutnya. Walaupun pemerintah memastikan pemberian subsidi motor listrik bakal berlanjut sampai periode 2024.

Seperti diketahui, pemerintah memasang target subsidi sebesar Rp 7 juta bagi 200.000 unit motor listrik.

Adapun berdasarkan informasi dari situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira.id) per 15 September 2023, subsidi motor listrik yang tersalurkan baru 836 unit.

Menanggapi hal ini, Budi menyebutkan salah satu jalan keluarnya adalah periode penjualan harus terus dibuka, meski anggaran dicairkan pada tahun berikutnya.

“Harapan kami kalau bisa sistemnya kemudian jangan dimatikan, tapi tetap jalan terus dan pembayaran dilakukan pada 2024,” ucap Budi.

Sementara itu, persoalan lain yang menghambat penjualan motor listrik subsidi saat ini adalah keandalan sistem Sisapira.

Budi mengungkap Kemenperin telah memberikan penjelasan menyangkut sistem yang belum dapat digunakan untuk memasukan data subsidi motor listrik seiring adanya perubahan syarat subsidi.

Menurutnya, saat ini Sisapira sedang dalam proses sinkronisasi sehingga program subsidi Rp 7 juta dapat kembali dilaksanakan.

“Masih dalam penyesuaian dengan peraturan yang baru antara Kementerian Perindustrian dan Kemendagri menyangkut masalah NIK. Mungkin pengaplikasiannya berbeda-beda ya dan sedang dikomunikasikan,” kata Budi.