Pengamat Sebut 2 Bulan ke Depan Jadi Momen Bagus untuk Beli Motor Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kendaraan listrik dan program elektrifikasi pemerintah, menilai periode September sampai Oktober 2023 jadi monetum yang baik bagi masyarakat membeli motor listrik.

Pernyataani ini disampaikan berkenaan dengan adanya perluasan subsidi motor listrik senilai Rp 7 juta, dengan aturan jauh lebih mudah berupa 1 subsidi motor untuk 1 NIK KTP.

Anugraha ‘Nuki’ Dezmercoledi, Direktur Eksekutif Sekretariat Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), menilai hal ini sebagai program dukungan yang sangat baik dari Pemerintah, dan harus disambut oleh masyarakat.

“Agenda yang mau diraih adalah elektrifikasi, memperbanyak populasi kendaraan listrik. Sekarang program subsidi motor listrik kan sudah lampu hijau (dibebaskan), jadi ini oke sekali untuk masyarakat,” ucapnya kepada Kompas.com, Rabu (13/9/2023).

Nuki memprediksi akan terjadi sebuah dinamika minat masyarakat, di mana akan muncul banyak pembelian motor listrik dalam waktu relatif singkat.

Hanya satu faktor tambahan saja yang dibutuhkan, yakni pemahaman mendasar terkait spesifikasi, performa, serta keunggulan yang ada pada motor listrik.

Menurutnya sebagian besar masyarakat masih sangat awam, dan pemahaman dasar soal motor listrik belum sebaik motor konvensional. Hal ini dianggap wajar, menimbang mayoritas produsen motor listrik adalah pemain baru, dan belum banyak dikenal.

“Pastinya masyarakat harus paham dulu, minimal soal basic-nya itu bagaimana. Ini pentingnya proses edukasi juga supaya masyarakat tidak keliru saat memilih,” ucapnya.

Untuk diketahui, perluasan subsidi motor listrik resmi diperluas sejak 29 Agustus 2023. Aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, pemberlakuan program ini digagas atas dua alasan, yakni percepatan ekosistem kendaraan listrik, dan mengurangi tingkat polusi.

"Dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih,” ucapnya.