Besaran Sanksi Bila Tidak Lulus Razia Uji Emisi Kendaraan Bermotor

JAKARTA, KOMPAS.com - Razia uji emisi di Provinsi DKI Jakarta akan mulai dilaksanakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bersama Polda Metro Jaya.

Pemberlakukan ini mengacu pada Pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan mekanisme penilangan sama seperti penindakan pelanggaran lalu lintas pada umumnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, mengatakan, denda tertinggi untuk pelanggaran sepeda motor adalah Rp 250.000.

"Untuk sepeda motor Rp 250.000, roda empat Rp 500.000 tilangnya denda maksimal. Tanggal 26 Agustus besok itu sudah mulai dilakukan," ungkap Latif, Rabu (23/8/2023).

Pemerintah juga telah mengkaji aturan pengenaan sanksi untuk kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Salah satunya sanksi pembayaran pajak yang tinggi.

Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan akan memberikan sanksi pajak atau yang lainnya untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi.

"Kita harus pikirkan juga, tadi semua kendaraan yang ada di jalan di-discourage kalau dia nggak lolos uji emisi, mungkin ada pajak, mungkin ada lagi yang lain," ungkap Rachmat dikutip dari YouTube Forum Merdeka Barat (FMB9), Kamis (24/8/2023).

Selain itu, penerapan sanksi ini akan diberikan apabila kendaraan tersebut tidak lolos uji emisi, dan ada larangan untuk mengoperasionalkan kendaraan.

"Kalau sudah ditekan sekali, dipajakin, didenda, kedua kali didenda, kalau ketiga kali gimana? apakah mungkin tidak diperbolehkan beroperasi atau seperti apa ini kita coba godok," ungkapnya.