Soal Pengendara Lawan Arah, Pengamat Anjurkan Polisi Pakai Hukuman Cabut SIM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (22/8/2023), akibat pengendara melawan arah menjadi atensi banyak pihak, khususnya pengamat keselamatan berkendara.

Sikap pelanggaran lalu lintas nampaknya sudah membumi dan dibudayakan banyak pengguna jalan. Hal itu dianggap sebagai satu agenda besar yang harus secepatnya diselesaikan, untuk meminimalisir jumlah korban kecelakaan.

Marcell Kurniawan, Training Director The Real Driving Center (RDC) sekaligus Pengamat Defensive Driving, menganjurkan Polisi untuk memberlakukan sistem tilang cabut SIM, bagi pengendara yang melawan arah.

“Karena harus ada sikap tegas dari aparat yang berwenang melakukan gakkum (penegakkan hukum), salah satunya dengan langkah ini (cabut SIM)," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (22/8/2023)

Sistem tersebut sejatinya sudah dicanangkan Korlantas Polri dan dinamakan Demerit Point System (DPS), di mana pengendara akan diberikan poin untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Jika poin sudah mencapai batas tertentu, SIM akan dicabut.

“Kalau sudah dijalankan pasti akan mendorong para pengemudi untuk lebih taat aturan,” ucap Marcell.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Sub-Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin menjelaskan, Polisi sudah memiliki sistem khusus yang akan digunakan untuk memantau kompetensi pengendara.

Sistem tersebut adalah DPS sebagaiman disebutkan di ata, serta TAR (traffic attitude record) yang akan mengkompilasi data perilaku pengendara.

Jika pengendara berkelakuan baik, dalam artian sedikit atau bahkan tidak melakukan pelanggaran selama periode penggunaan SIM, proses memperpanjang akan dipermudah dan tidak rumit.

Akan tetapi, jika ditemui pengendara yang rekornya kurang baik dan banyak melakukan pelanggaran, maka tidak diperbolehkan memperpanjang SIM dan harus melakukan tes ulang.

“Karena hal ini kan berkaitan dengan standar kompetensi berkendara. Kalau ternyata pengendara banyak kena tilang, kompetensinya kan harus dikaji dan dilatih ulang,” ucapnya kepada Kompas.com, belum lama ini.

Aries memaparkan, proses pembuatan SIM di Indonesia sudah sangat mudah dan murah, apalagi biaya perpanjangannya. Kemudahan itu dikhawatirkan menjadi celah lolosnya pengendara yang tidak berkompetensi.

Dengan adanya regulasi baru itu, nantinya, diharapkan semua pengendara akan jauh lebih mawas dan berhati-hati damn menghindari terjadinya pelanggaran.

“Ini juga sebagai pola reward and punishment. Kalau attitude pengendara baik dan tidak ada pelanggaran, akan dihadiahi perpanjangan SIM. Tapi kalau riwayat pelanggarannya banyak, ya tentu harus ditindak dengan cara tes ulang,” kata dia.

Aries menambahkan, regulasi larangan memperpanjang SIM ini sudah dalam tahap pematangan dan siap diundangkan dalam waktu dekat.

Aturan terkait hal ini sejatinya sudah bisa diketahui, dan tercantum di bagian belakang SIM versi terbaru, secara spesifik di poin ke-2 dan ke-3 .

Penjelasannya sebagaimana berikut :

2. Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi diberi bobot nilai dengan pencatatan pada pangkalan data Polri dengan kategori:

a pelanggaran ringan (administrasi) dengan bobot nilai 1
b. pelanggaran sedang (berdampak kemacetan) dengan bobot nilai 3
c. pelanggaran berat (berdampak kecelakaan lalu lintas) dengan bobot nilai 5

3. Bagi pemilik SIM yang pelanggarannya melebihi bobot 12, SIM dapat dicabut sementara dan atau dilakukan uji ulang pada saat perpanjangan SIM (Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi)