Perbanyak SPKLU, Kementerian ESDM Akan Koordinasi dengan PLN dan Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memperlancar jalannya program elektrifikasi nasional, Kementerian ESDM mulai melakukan dialog dengan beberapa instansi terkait, dalam hal memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Pertambahan jumlah SPKLU diyakini bisa menambah kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik, sekaligus menumbuhkan minat masyarakat.

Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM menjelaskan, persebaran SPKLU di Indonesia saat ini masih terbilang sedikit. Jumlahnya diperkirakan masih di bawah 1.000 unit, di mana 616 unit milik PLN dan sisanya swasta.

Proses penambahan SPKLU sendiri akan dilakukan secara bertahap, sembari mempertimbangkan jumlah populasi kendaraan listrik yang sudah ada.

“Jumlah motor listrik saja masih belum banyak, jadi nanti penambahan infrastruktur (SPKLU) akan dilakukan secara pararel” ujarnya kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Dia menambahkan, proses pembangunan SPKLU juga akan melibatkan beberapa pihak BUMN terkait, seperti Pertamina dan PLN.

“Sejauh ini PLN jadi penyumbang (SPKLU) terbanyak, tapi nantinya Pertamina juga akan terlibat. Pastinya akan ada koordinasi,” ujarnya.

“Optimalnya, SPKLU ditempatkan di tiap-tiap SPBU supaya aksesnya mudah, bisa diterapkan seperti itu,” sambung dia.

Arifin melanjutkan, tidak menutup kemungkinan jika pihak swasta akan dilibatkan dalam proses penambahan jumlah SPKLU, selama hal itu dirasa bisa memberikan dukungan lebih.

Pada kesempatan terpisah, Diaz Faisal Malik, Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI mengatakan, sedikitnya 20.000 unit SPKLU diperlukan untuk memperlancar proses transisi menuju era elektrifikasi.

"Untuk mencapai target ekosistem kendaraan listrik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kami juga menginginkan infrastruktur terus dikerjakan agar bisa memfasilitasi para pemilik kendaraan listrik nantinya," ucapnya dilansir dari Antara.