Penyerapan Lambat, Anggaran Subsidi Motor Listrik Dipangkas 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan saat ini realisasi angaran Kementerian Perindustrian baru 19,06 persen sampai kuartal I/2023.

Situasi tersebut, salah satunya karena penyerapan bantuan pemerintah atau subsidi kendaraan listrik yang belum optimal. Mengingat, tadinya alokasi anggaran pada Kementerian Perindustrian ialah Rp 2,91 triliun untuk 2023.

Kemudian, Kemenperin mendapatkan suntikan dana tambahan Rp 1,4 triliun untuk penyaluran subsidi kendaraan listrik. Maka, total anggarannya mencapai Rp 4,2 triliun.

"Penyerapannya sudah mencapai 27,34 persen. Tetapi apabila anggaran bantuan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dimasukkan, maka realisasi anggaran baru mencapai 19,06 persen," jelasnya dalam Rapat Kerja Kemenperin bersama Komisi VII DPR RI yang disiarkan secara daring, Senin (12/6/2023) sore.

Selain itu, hambatan lainnya ialah terdapat blokir anggaran sebesar Rp 207,57 miliar atau 4,49 persen disebabkan automatic adjustment secara nasional.

Lalu, beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang cukup besar seperti pengembangan diklat three in one, konstruksi SMAK Bogor dan Politeknik Cilegon. Total anggaran kegiatan yang masih dalam proses pengadaan sebesar Rp 163,45 miliar.

"Ketiga, terdapat anggaran bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda 2 sebesar Rp 1,4 triliun atau 30,29 persen dari total anggaran Kemenperin yang ditambahkan dalam DIPA Kemenperin pada April 2023," kata Agus.

Dengan berbagai kendala pada penyerapan subsidi kendaraan listrik, khususnya pada roda dua, anggaran untuk program tersebut dipotong hingga menjadi Rp 350 miliar saja pada 2024.

Anggaran terkait, untuk memenuhi target penyaluran subsidi sebesar 50.000 unit motor listrik. Jumlah yang lebih sedikit dari tahun ini yang mencapai 200.000 unit dengan total anggaran Rp 1,4 triliun.

Sebagai informasi, pada kesempatan yang sama Agus melaporkan, saat ini baru ada 4 unit sepeda motor listrik berbasis baterai yang sudah menerima bantuan pemerintah atau subsidi, 2 unit terverifikasi, dan 696 unit lainnya dalam proses pendaftaran.

"Jadi hanya roda dua untuk sekitar 50.000 unit motor listrik (anggaran dan target mobil listrik belum dibahas)," katanya.

Agus menjelaskan, meskipun targetnya turun bantuan pemerintah bukan sekadar menentukan nominal melainkan mengubah pola pikir atau budaya masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Masalahnya bukan berapa nilainya, tapi bantuan pemerintah kita berikan bahwa yang terpenting adalah merubah mindset, kultur, dari masalah di Indonesia. Jadi itu pentingnya melakukan transformasi ke kendaraan listrik" ujar Agus.

Namun demikian, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kuota tersebut dinaikkan. Pastinya, pemerintah akan fokus untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik.