Toyota Terus Lobi Pemerintah, Ingin Mobil Hybrid Dapat Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI telah resmi memberikan bantuan atau subsidi untuk masyarakat yang membeli kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) mulai 1 April 2023 lalu, melalui diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Sehingga, para pembeli mobil listrik hanya akan dibebankan PPN 1 persen saja. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 yang berlaku hingga akhir Desember 2023 mendatang.

Namun, tidak semua produk kendaraan listrik berhak mendapatkan keringanan itu. Hanya mobil listrik berjenis Battery Electric Vehicle (BEV) dengan TKDN di atas 40 persen saja yang bisa.

Padahal, secara umum kendaraan listrik ada tiga jenis, yaitu Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan BEV. Walau masing-masing tingkat reduksi emisinya berbeda, namun tetap saja lebih ramah lingkungan dan hemat BBM.

PT Toyota Astra Motor (TAM) mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah supaya keringanan pembelian mobil listrik bisa mencangkup untuk seluruh jenis teknologi.

Tentu tujuannya untuk memberikan rangsangan ke pasar terhadap kendaraan elektrifikasi. Apalagi, sudah cukup banyak mobil jenis tersebut yang diproduksi lokal seperti Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Toyota Yaris Cross Hybrid.

"Sebenarnya mobil ramah lingkungan sudah diberikan insentif oleh pemerintah dalam bentuk pengurangan PPnBM (PP 74/2021). Jadi PPnBM Hybrid dengan lokal produksi seperti Zenix dan Yaris Cross (sudah) mendapatkan insentif," kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran TAM di Jakarta, Selasa (15/5/2023).

"Kita tidak memperdebatkan siapa yang mendapatkan insentif karena semua produk yang mendukung emisi mendapat subsidi pemerintah," lanjutnya.

"Kalau ditanya apakah pengen lagi? Pastinya iya, karena saya yakin semua produk yang mendukung pengurangan emisi dan bahan bakar harus didukung oleh seluruh masyarakat. Jadi kita selalu memberikan informasi ini ke pihak pemerintah berserta update-nya," tambah dia.

Meski belum bisa mengungkapkan lebih jauh mengenai seberapa jauh diskusi atau komunikasi yang sudah dilakukan pihak TAM dengan pemerintah terkait subsidi mobil elektrifikasi, Anton menyebut sebenarnya ada berbagai skema menarik yang bisa diterapkan.

Pertama, bisa menggunakan skema yang sudah ada dan sedang diterapkan yaitu pemotongan PPN. Sehingga, harga jual kendaraan listrik bisa semakin murah.

Berikutnya, mengurangi biaya pajak di daerah dan pembebasan BBN-KB. Hal tersebut, bakal semakin terasa dampaknya terhadap calon pembeli.

"Intinya kami selalu support pemerintah. Sekali lagi, tujuan kita itu satu, yaitu mengurangi emisi dan meningkatkan ekosistem kendaraan listrik dan baterai," ucap Anton.