Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari 123,8 juta orang yang diprediksi bakal melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023, pengguna mobil pribadi masih mendominasi.

Jumlahnya diperkirakan mencapai 27,32 juta orang, atau sekitar 22,7 persen dari total pergerakan mudik Lebaran tahun ini.

Guna menghindari kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Semarang, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengimbau masyarakat yang menggunakan mobil pribadi untuk mengatur waktu perjalanan.

Masyarakat yang menggunakan mobil pribadi disarankan jalan lebih awal dari prediksi puncak arus mudik Lebaran 2023.

"Pilih waktu mudik lebih awal, dan hindari waktu puncak arus mudik dan balik. Sehingga diharapkan, penyebaran pergerakan kendaraan lebih merata dan tidak terjadi suatu puncak lonjakan di satu hari tertentu yang sangat tinggi," ucap Budi dalam keterangan resminya, Minggu (19/3/2023).

Peningkatan arus mudik Lebaran 2023 diprediksi bakal terjadi sejak H-3 atau pada Rabu (19/4/2023), dan mencapai puncaknya pada dua hari setelahnya, atau Jumat (21/4/2023).

Sedangkan untuk arus balik Lebaran 2023, diperkirakan bakal mulai terjadi pada H+2 atau Selasa (25/4/2023). Pergerakan juga diprediksi masih tinggi hingga Rabu (25/4/2023) atau pada H+3 usai Lebaran.

Dengan para pemangku kepentingan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga sudah mulai melakukan koordinasi terkait potensi kepadatan lalu lintas, khususnya di Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai Semarang.

Budi menjelaskan, Kemenhub akan terus berkoordinasi intensif dengan Korlantas Polri, KemenPUPR, Badan Pengelolaan Jalan Tol, Jasa Marga, dan unsur terkait lainnya, untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti, contra flow, one way, pembatasan angkutan barang, dan lain sebagainya.

Penambahan fasilitas dan prasarana jalan juga terus dikejar. Dari perbaikan dan pelebaran jalan, penambahan rest area, penambahan marka jalan, dan sebagainya.

"Kami bekerja kompak sebagai tim dan tengah menyiapkan berbagai hal, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menentukan waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas, yang penerapannya di lapangan akan dilakukan oleh Korlantas Polri," katanya.