Insentif Mobil Listrik Bukan Hanya untuk Hyundai dan Wuling

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemberian bantuan atau insentif untuk pembelian mobil listrik tidak terbatas hanya untuk Hyundai dan Wuling.

Seluruh produsen otomotif, bisa memanfaatkannya asalkan dapat memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen.

"Semuanya dapat, kalau ada. Saya juga tadi sebut ada dua big (merek mobil besar) tapi saya belum mau mention namanya. Kami lagi bicara hari ini dengan besok dan lusa," katanya dalam video Kompas.com, Selasa (14/3/2023).

"Jadi semua yah (bisa dapat insentif). Kan ini tidak seperti beli kacang goreng. Kita juga tidak mau mereka yang mengatur kita," lanjut Luhut.

Dengan pernyataan tersebut, maka dipastikan dalam waktu dekat bakal hadir dua produsen mobil listrik baru di pasar dalam negeri. Mereka pun berkemungkinan langsung memproduksi produk-produknya secara lokal.

Sebab supaya bisa mendapatkan insentif pabrikan harus memiliki fasilitas perakitan di Indonesia dengan TKDN minimum 40 persen pada produk yang dipasarkannya.

"Yang pasti, kita tidak mau kalah kompetisi dengan negara-negara di sekitar kita," kata Luhut lagi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa sampai saat ini, hanya Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif kendaraan listrik.

Rencananya, besaran insentif yang akan digelontorkan sebesar Rp 70 juta - Rp 80 juta untuk Ioniq 5 dan Rp 25 juta hingga Rp 35 juta pada Air EV.

"Bantuan pemerintah untuk yang mobil kebetulan yang TKDN 40 persen baru dua, Ioniq 5 dan Wuling. Kira-kira bantuannya sekitar Rp 70-an (juta)," ucap dia.

"Jangan disebut Menperin memastikan ya. Tapi kisaran saja, sekitar Rp 70 juta - Rp 8 juta bantuan pemerintah untuk Ioniq 5. Kalau Wuling (Air EV) bantuan pemerintah akan sekitar Rp 25 juta sampai Rp 35 juta," tambah Agus.

Adapun kebijakan tersebut, rencananya bakal diresmikan dalam waktu dekat. Jadi, bisa mulai diimplementasikan pada 20 Maret 2023 hingga akhir tahun mendatang.

"Local content itu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk meluncurkan bantuan ini. Kenapa local content penting? Karena kita ingin at least penyerapan tenaga kerja tetap ada di Indonesia," jelasnya.