Mau Bikin Mobil Listrik Lebih Murah, Kemenperin Usul Hapus PPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana menghilangkan instrumen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik di dalam negeri agar ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bisa semakin terakselerasi.

Mengingat saat ini, sistem perpajakan di Indonesia untuk kendaraan bermotor, berlapis yang terdiri dari Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan (BBN), Pajak Penghasilan (PPh), sampai PPN.

Sehingga pada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier, membuat mobil atau motor tertentu menjadi mahal di pasar.

"Sekarang kendaraan listrik sudah tidak dikenakan PPnBM, BBN di beberapa provinsi pun sudah ada yang dibebaskan. Nah, yang sedang kita usulkan, ada namanya PPN-DTP yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah," ucapnya di Jakarta, Senin (20/2/2023).

"Kalau bisa di nol kan, minimal mengurangi beban. Tapi bukan berarti ditutup sampai di situ saja, tapi sebagai gantinya pemerintah mendapatkan multiplier lain seperti PPnBM-DTP dulu," lanjut Taufiek.

Adapun efek lain yang bisa meningkat dan menggantikan pendapatan negara dari PPN ialah akselerasi program elektrifikasi nasional. Serta, tubuhnya UMKM pendukung yang jadi penyuplai produksi dari manufaktur otomotif.

Skema PPN-DTP ini, nantinya akan masuk ke dalam rumusan skema insentif kendaraan listrik. Namun semua keputusan akan berada di Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), yang kini sedang melakukan kajian tahap akhir regulasi tersebut.

"Jadi kita usulkan PPN-DTP ini. Harapannya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin maju," katanya lagi.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga menginginkan adanya pemotongan PPN mobil listrik jadi 1 persen dari 11 persen menjadi 10 persen.

Dengan skema itu, dipercaya pertumbuhan penjualan kendaraan listrik mampu untuk berakselerasi hingga 10 persen.

"Saya rasa untuk motor akan sekitar Rp7 juta. Dan mobil mungkin pengurangan pajaknya sekitar 10 persen. Saya bilang, jangan terlalu dipikirkan, buat sederhana saja," kata Luhut beberapa waktu lalu.

"Nanti yang mobil itu insentif dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja," lanjutnya.