Ada Insentif Mobil Listrik Rp 80 Juta, Bisa Picu Letupan Penjualan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah agen pemegang merek (APM) kendaraan roda empat atau lebih di dalam negeri mengaku bahwa rencana pemberian insentif terhadap pembelian kendaraan bermotor listrik oleh pemerintah RI, dapat mengakselerasi era elektrifikasi nasional.

Pasalnya saat ini jenis kendaran tersebut, baik yang berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) maupun hybrid (hybrid electric vehicle/HEV), masih sangat mahal dibanding mobil konvensional berbahan bakar minyak.

Tapi apabila pemberian insentif tidak dilakukan hati-hati, hasilnya tidak akan maksimal karena berpotensi terjadi market shock. Hal ini disebabkan dari tingginya permintaan di pasar yang jauh melebihi kemampuan pabrikan untuk memproduksi atau menyuplai kendaraan.

Mengingat pabrikan nasional kini masih bergantung pada negara lain untuk menjalankan aktivitas produksi kendaraan listrik karena sejumlah komponen pentingnya seperti baterai merupakan impor.

Selain itu, pasokkan cip semikonduktor yang masih tersendat ke sejumlah pabrikan otomotif di Indonesia bisa menambah runyam.

"Sementara semakin canggih teknologinya, semakin banyak diperlukan cip semikonduktor ini. Di model-model kami, sampai sekarang pasokan komponen tersebut masih belum stabil," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy kepada Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Akibatnya, tidak hanya mobil listrik, beberapa model kendaraan pun terpaksa inden yang cukup lama yaitu 3-5 bulan tergantung varian dan pilihan warna. Pada HPM, contohnya ialah Honda HR-V terbaru yang diluncurkan pada pertengahan tahun ini.

Apabila mengambil contoh mobil listrik, mengacu pernyataan Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Makmur), per-Oktober 2022 Ioniq 5 masih inden lebih dari satu tahun, tepatnya sekitar 15 bulan.

Tetapi untuk kabar terbaru dari pihak Hyundai tentang bisnis kendaraan listriknya saat ini, Makmur belum memberikan tanggapan.

Kekhawatiran serupa juga datang dari PT Toyota Astra Motor (TAM) sebagai APM Toyota di Tanah Air dan Wuling Motors Indonesia. Namun, mereka belum bisa menarik kesimpulan atas potensi yang ada sebelum kebijakan terkait diresmikan.

"Yang pasti kami apresiasi rencana ini, rasanya sebagai salah satu pelaku industri yang memang sudah cukup alam eksis dengan elektrifikasi di Indonesia, rencana ini bisa untuk membantu semakin mempopularisasi adopsi kendaraan listrik," kata Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmi.

"Untuk cukup atau tidak (suplai), atau mungkin seberapa besar dampaknya ke peralihan teknologi elektrifikasi rasanya pasti ada (gejolak). Tapi tentu kita harus tunggu regulasi, termasuk juknisnya. Dari sana kita bisa prediksi berapa besar dampaknya karena setiap model elektrifikasi segment-nya berbeda," lanjut dia.

Hal serupa dikatakan Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani. Di mana seluruh potensi yang ada termasuk gejolak pasar elektrifikasi baru bisa pihaknya hitung setelah regulasi resmi turun. Baru dari situ, strategi perseroan bisa dibagikan ke media.

"Mengenai hal tersebut kami belum bisa berkomentar banyak dan akan menunggu regulasi resmi dari pemerintah, mas. Kalau Air EV sendiri, kemarin kita sudah delivery ke diler 5.921 unit," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan kebijakan baru mengenai subsidi pembelian terhadap kendaraan listrik, baik roda empat maupun sepeda motor.

Melalui insentif ini, diharapkan para pabrikan bisa mengejar target pemerintah yaitu 1,2 juta pengguna sepeda motor listrik dan 35.000 mobil listrik pada 2023.

“Kira-kira, pembeli mobil listrik akan diberi insentif Rp 80 juta. Pembelian kendaraan mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar Rp 40 juta,” kata Agus dalam keterangan resmi yang di tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (15/12/2022).