Mengenal Sanksi Disinsentif Tarif Parkir di Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi berupa pengenaan tarif parkir tertinggi diberlakukan untuk pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan atau tidak lolos uji emisi di Ibu Kota Jakarta.

Uji emisi sendiri menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan yang usia pakai kendaraannya sudah melebihi tiga tahun. Ini dilakukan guna membantu menurunkan polusi udara, khususnya di ibukota.

Ketentuan ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Bab V Pasal 17:

"Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan uji emisi gas buang dan/atau tidak memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buang dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan/ atau luar ruang milik jalan."

Mekanisme pemberian sanksinya tidak rumit. Sanksi tersebut akan diberikan ketika kendaraan parkir di fasilitas yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jika data kendaraan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut tidak lolos uji emisi atau datanya tidak ada, maka secara otomatis akan dikenakan besaran tarif tertinggi.

Pembuktian uji emisi bisa dilakukan dengan melihat data hasil uji emisi yang dimiliki oleh pemilik kendaraan, atau dicek melalui sistem yaitu aplikasi e-Uji Emisi.

Dikutip dari laman Instagram Dishub DKI Jakarta, besaran tarif yang dikenakan yaitu Rp. 4.000/jam pertama dan Rp. 3.000/jam berikutnya, terhadap kendaraan yang belum dan/atau tidak lulus uji emisi dikenakan tarif parkir tertinggi yaitu Rp. 7.500/jam pertama dan Rp. 7.500/jam berikutnya.