Tak Hanya Soal Solar, Pengusaha Bus Juga Dibayangi Kelangkaan Ban

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Otobus (PO) menjadi salah satu sektor yang kena dampak naiknya harga solar subsidi. Tak hanya itu, sebelumnya PO juga mengalami kesulitan mendapatkan ban untuk persediaan suku cadang.

Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) dan Direktur Utama PO SAN mengatakan, ban merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan karena berpengaruh langsung pada keselamatan.

Pria yang akrab disapa Sani menjelaskan, para pengusaha tidak bisa membeli ban selama dua tahun terakhir.

Tidak cuma karena barangnya sulit didapat, harga ban juga mengalami kenaikan dan terjadi di semua daerah.

“Sejak dua tahun belakangan harga ban terutama jenis radial terus naik dan stok sering kosong. Pengusaha angkutan tidak bisa mendapatkan jaminan apakah barang akan ada dan kapan akan tersedia," ucap Sani dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Minggu (4/9/2022).

Sani menjelaskan, pengusaha memilih untuk membeli ban lebih dari kebutuhannya. Hal ini dilakukan karena tidak bisa diprediksi apakah dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan stoknya masih ada di pasar.

“Kalau pengusaha skala besar yang punya simpanan modal tinggi dia bisa beli langsung banyak seperti ini. Tapi kalau pengusaha kecil menengah tidak akan bisa, sehingga yang terjadi mereka tidak dapat barang dan bisnisnya terganggu,” ujar Sani.

Sejak akhir 2020, harga ban terus mengalami kenaikan akibat terganggunya supply chain global yang memicu kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik.

Kenaikan harga rata-rata mulai dari dua hingga 15 persen di seluruh jenis produk yang berbeda.

Selain itu, ada pembatasan kuota impor juga memicu kekurangan pasokan, terutama untuk ban-ban truk dan bus jenis radial yang tidak banyak diproduksi di dalam negeri.

Kebutuhan ban truk dan bus di Indonesia diperkirakan lebih dari 6 juta unit pada 2021, di mana 77 persen merupakan ban bias dan 23 persen merupakan ban radial.

Sedangkan pasokan ban dari produsen dalam negeri tidak lebih dari 500.000 unit setiap tahun, jadi kebutuhan ban yang harus disuplai melalui impor masih cukup besar.

Sani juga sempat berdiskusi dengan Steven Vette, Presiden Direktur Michelin Indonesia, dan disebutkan kalau pembatasan impor yang diterapkan membuat Michelin sulit mendapatkan ban baru untuk truk dan bus.

"Dia menyampaikan tidak cukup kapasitas produksi lokal, semuanya didatangkan secara impor dan impor tengah sulit di Indonesia," ucap Sani.