Warga Dilarang Bikin Polisi Tidur Sembarangan

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara Ilham Raya mengatakan, bahwa polisi tidur itu dibangun oleh jajarannya. Setelah video viral polisi tidur tersebut dibongkar pada Kamis (24/8/2022) siang.

"Dua titik (polisi tidur) sudah dibongkar, dua lagi malam ini. Ada empat titik, dua dibongkar malam ini," ujar Ilham, Kamis petang.

Mengenai polisi tidur masih dianggap hal sepele oleh sebagian masyarakat. Tak sedikit masyarakat membangun polisi tidur tanpa aturan biar kendaraan tidak "ngebut" di daerah tertentu. Tapi, karena tidak mengikuti spesifikasi teknis yang ada, bisa berujung mencelakakan pengguna jalan.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum mengatakan, masyarakat tidak boleh asal membuat polisi tidur. Karena polisi tidur hanya boleh dibuat oleh instansi yang berwenang.

"Pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak boleh sembarangan dibikin, ada spesifikasi aatau ukuran lebar dan tinggi sehingga tidak membahayakan bagi pengguna jalan," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (25/8/2022).

"Pembuatan alat pengendali dan pengamanan tersebut dibangun oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kelas jalan," kata dia.

Budiyanto menyebut, untuk polisi tidur di jalan nasional izin dari Kementrian Dirjen Perhubungan Darat, jalan provinsi oleh Gubernur dan Dinas Perhubungan. Kemudian jan kota oleh Walikota dan Dinas Perhubungan Kota. Sedangkan jalan Kabupaten/Desa mesti izin dari Bupati dan Dinas Perhubungan.

"Tidak boleh masyarakat membuat alat pengendali tersebut tanpa izin instansi yang berwenang. Pembuatan alat pengendali tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum," kata dia.