Pengendara yang Tak Punya SIM Bisa Kena Denda Maksimal Rp 1 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi dokumen wajib yang harus dimiliki dan dibawa oleh pengguna kendaraan. Pengendara harus memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaran bermotor.

Peraturan itu seperti tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM berarti telah melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sebagai konsekuensinya, pengemudi akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Sanksi ini sebagaimana diatur dalam pasal 281 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.00,00 (satu juta rupiah,” tulis pasal tersebut.

Sebagai bukti kepemilikannya, pengguna kendaraan bermotor juga wajib menunjukkannya kepada petugas ketika diminta atau ada razia kendaraan. Hal ini juga diatur dalam pasal 288 ayat (2), yakni kewajiban menunjukkan SIM bagi setiap pengguna kendaraan bermotor.

Bagi yang tidak bisa menunjukkan SIM meskipun sejatinya sudah mempunyai, tetap akan dikenakan sanksi tilang. Hanya saja, sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas tersebut berbeda dengan pengendara yang memang tidak punya SIM.

Sanksi yang bisa dijatuhkan sesuai pasal 288 ayat (2) yaitu, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),”