DKI Jakarta Memprioritaskan Kendaraan Umum Berbasis Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com – DKI Jakarta telah menyusun strategi mengurangi polusi udara dan kemacetan di Ibu Kota. Peralihan ke kendaraan listrik jadi salah satunya, namun penerapannya dilakukan secara bertahap.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sedang dalam proses penggunaan kendaraan berbasis listrik sebagai kendaraan dinas. Namun, untuk saat ini dimulai dari kendaraan umum listrik terlebih dulu.

"Di DKI sedang ada proses untuk nanti kendaraan dinas akan menggunakan berbasis listrik, tapi bertahap," kata Anies di Jakarta (8/3/2022).

Ia tidak menjelaskan rinci mengenai hal tersebut, termasuk kapan bakal dilakukan. Namun, Anies mengungkap prioritas pemerintah DKI saat ini memperbanyak transportasi umum berbasis listrik.

Menurut Anies, keuntungan yang diperoleh dari kendaraan umum listrik lebih besar, lantaran dapat mengurangi polusi sekaligus mengurai macet.

"Kami justru memprioritaskan kendaraan umum berbasis listrik daripada pribadi berbasis listrik," ucap Anies.

"Mengurangi polusi udara dan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Kalau kita mendorong ke mobil listrik pribadi maka dia menyelesaikan satu yaitu polusi udara tapi jumlah kendaraan tidak," kata dia.

Sebelumnya, pengamat otomotif dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan, target Presiden Jokowi menerapkan 2 juta kendaraan listrik pada 2050 tidaklah muluk-muluk.

Meski begitu, target tersebut bisa tercapai asalkan dimulai langsung oleh pemerintah. Karena berdasarkan catatannya, sebanyak 15-20 persen dari total penjualan kendaraan di Indonesia disumbang oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kendaraan dinas.

“Kalau kita hitung, sederhananya 15 persen dari 5 juta kendaraan, itu sekitar 750.000 unit. Untuk kejar target 2 juta unit dalam 3 tahun dari hitung-hitungan ini harusnya bisa,” ujar Martinus, kepada Kompas.com belum lama ini.

“Jadi pemerintah yang pelopori, pemerintah pusat dan daerah harus mulai menginisiasi, membeli kendaraan listrik. Karena ini semua kan program pemerintah, bukan program masyarakat, bukan juga program dunia industri,” kata dia.