Tanpa Tata Cara, Konvoi Kendaraan Jadi Pelanggaran Lalu Lintas

JAKARTA, KOMPAS.com – Aksi konvoi mobil mewah yang berlangsung pada Minggu (23/1/2022), di Tol Andara, Jakarta Selatan, telah menyita perhatian banyak pihak.

Konvoi mobil ataupun motor pada dasarnya memiliki tata cara, untuk memberikan keamanan serta membuat rombongan lebih teratur.

Namun dalam praktiknya, konvoi justru membuat jalanan semakin padat dan macet, oleh sebab itu konvoi butuh pengawalan polisi.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, mengatakan, konvoi bisa menjadi sebuah pelanggaran lalu lintas tanpa tata cara yang baik.

“Mengendarai kendaraan bermotor dengan cara konvoi dengan menguasai jalan, melanggar gerakan lalu lintas, kecepatan, dan sebagainya merupakan pelanggaran lalu lintas,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (24/1/2022).

Menurut Budiyanto, pengendara yang ingin melakukan konvoi dengan jumlah peserta yang banyak, sebaiknya berkonsultasi dengan polisi.

“Sebenarnya kalau memang untuk tujuan kepentingan umum, sebaiknya minta izin ke pihak kepolisian,” ucap Budiyanto.

“Jika diizinkan kemungkinan akan diberikan pengawalan. Jika tidak diizinkan jangan melakukan giat konvoi di jalan umum, karena dari aspek keamanan dan keselamatan cukup membahayakan,” kata dia.

Budiyanto juga mengatakan, aturan mengenai konvoi masuk ke dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 tengan LLAJ.

“Sementara ketentuan pidana diatur di Pasal 287, besarannya tergantung pelanggaran, kalau ada pelanggaran bisa dikenakan tambahan pasal lain,” kata Budiyanto.

Misalnya, pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 1).

Di Pasal 287 ayat 3, pengendara yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat 4 huruf d, atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Kemudian, melanggar aturan batas kecepatan bisa dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 5).

“Yang menggunakan lampu sirene dan rotator bisa dikenakan Pasal 287 ayat 4, yang tidak ada STNK bisa kena Pasal 288, dan seterusnya,” ujar Budiyanto.