Saran KNKT agar Kecelakaan Truk Trailer di Jalanan Berkurang

JAKARTA, KOMPAS.com – Kecelakaan yang melibatkan truk trailer belum lama ini sering terjadi. Jika dilihat, dalam satu minggu sudah ada tiga kecelakaan yang melibatkan truk trailer.

Pertama ada di Cipularang, di mana truk trailer terguling dan menimpa Hyundai Palisade. Kemudian ada juga truk trailer yang terguling dan menimpa Toyota Fortuner dan terakhir yang terjadi di Simpang Susun Cawang, Selasa (19/10/2021) pagi.

Truk trailer tentu punya dimensi yang besar. Jika mengalami kecelakaan, tentu bisa membahayakan orang di sekitarnya, atau mengganggu jalannya lalu lintas karena seluruh bagian truk menutupi jalan.

Senior Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan mengatakan, truk trailer atau kendaraan ganda punya sistem pengereman yang berbeda dibanding kendaraan biasa.

Misalnya dari sistem pengereman, kendaraan ganda punya dua sistem, ada di tractor head (kepala truk) dan trailer. Sayangnya, sistem pengereman pada trailer sering diabaikan, sehingga bisa menjadi penyebab sebuah kecelakaan.

“Saya juga sering menemukan tractor head yang tidak sesuai menarik trailer yang besar (40 feet). Sehingga pada tanjakan, truk tersebut enggak kuat naik,” ucap Wildan kepada Kompas.com, Selasa (19/10/2021).

Salah satu penyebab kecelakaan truk trailer adalah terkait pengawasan di lapangan yang masih kurang. Padahal, kondisi truk harus aman dan sesuai dengan aturan sehingga bisa selamat di jalan.

Wildan menyarankan untuk melakukan pengetatan pengawasan, mulai dari pengujuan kendaraan bermotor. Kemudian di pelabuhan, harus dilakukan pengecekan terhadap persyaratan teknisnya.

“Saat ini truk trailer kan sebagian besar beroperasi dari pelabuhan. Kalau kita bisa mengawasi secara efektif di sana, maka PR kita akan banyak berkurang,” ucapnya.

Wildan juga mengatakan, saat ini tidak ada pengawasan truk yang keluar dari area pelabuhan. Sehingga sering ditemui tractor head yang menarik trailer tidak sesuai ukurannya, sehingga nantinya bisa membahayakan.

“Dinas Perhubungan enggak boleh masuk ke area pelabuhan, padahal yang bisa melakukan pemeriksaan teknis hanyalah mereka. Jadi nanti kendaraan yang tidak sesuai, enggak boleh dapat muatan, simpel sebenarnya,” ucap Wildan.