BTS Jadi Strategi Kemenhub Tekan Penggunaan Kendaraan Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Melalui program Buy The Service (BTS) Teman Bus, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya menyediakan angkutan perkotaan yang lebih layak dan memenuhi unsur standar pelayanan minimun (SPM).

Lebih dari itu, kehadiran BTS juga jadi salah satu strategi agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi. Dengan demikian, masalah kepadatan lalu lintas serta polusi udara juga akan bisa ditekan.

Berdasarkan evaluasi selama 2020, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, animo masyarakat di daerah terhadap BTS cukup baik. Sampai dengan Desember, Teman Bus sudah melanyani lebih dari 1,5 juta perjalanan.

"Melalui BTS, selain bantu masyarakat mendapatkan bus yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Juga bisa dimanfaatkan bagi para pengelola bus, koperasi, atau gabungan dari beberapa orang yang tadinya punya angkot namun sudah tidak produktif, bisa mengajukan diri untuk menjadi pengelola agar tetap mempunyai usaha dan penghasilan," ucap Budi beberapa waktu lalu.

Pada pelunu]curan Teman Bus di Banyumas, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, nantinya pemerintah daerah yang sudah memiliki layanan BTS perlu menyiapkan strategi untuk menarik minat masyarkat menggunakan angkutan umum

Kemenub dalam menerapkan program BTS juga akan melakukan strategi push and pull sebagai upaya memaksimalkan penggunaan kendaraan umum untuk mengurangi laju kendaraan pribadi.

Untuk push strategy ini dilakukan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, salah satunya dengan manajemen ruang dan waktu akses kendaraan pribadi dengan pengaturan ruang jalan dan parkir.

"Sementara pull strategy, maksudnya pemerintah menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yaitu dengan memberikan lisensi kepada operator dan prioritas bagi angkutan massal perkotaan agar menghasilkan layanan terbaik," ujar Budi.

Program BTS atau pembelian layanan angkutan umum pada prinsipnya mengoperasian armada menggunakan anggaran pemerintah untuk membeli layanan jasa angkutan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati.

Dengan subsidi pada angkutan umum, diharapkan pengguna angkutan umum semakin meningkat dan dapat mengurangi kemacetan. Dalam skema pembelian layanan, penumpang akan membayar tarif lebih rendah karena sebagian tarif dibayarkan oleh pemerintah.