Tekan Kemacetan, ERP Bakal Berlaku dengan Ganjil Genap

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai salah satu upaya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal menerapkan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP). Seperti yang diketahui, persiapannya sejauh ini masih dalam proses.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, ERP menjadi tahapan ketiga, setelah metode 3 in 1 dan ganjil genap dalam rangka pembatasan kendaraan menekan lalu lintas di Ibu Kota.

Namun demikain, saat nanti Jakarta sudah menerapkan ERP, tidak bisa langsung semuanya menggunakan pola jalan berbayar, tapi akan dikombonasikan lebih dulu dengan ganjil genap.

"Sekarang sedang disiapkan implementasi untuk ERP. Pola ERP nanti akan ada kombinasi dengan ganjil genap, artinya tidak bisa semua ruas jalan langsung ERP," ucap Syafrin Liputo dalam webinar Dewan Transportasi Kota Jakarta yang membahas soal pemberlakuan kembali ganjil genap, Rabu (2/6/2021).

Lebih lanjut Syafrin menjelaskan, langkah kombinasi penerapan ERP dan ganjil genap dimaksud agar upaya menekan kemacetan di Jakarta bisa berjalan dengan baik.

Saat satu ruas jalan sudah menerapkan ERP, maka ruas jalan lain tetap dibatasi dengan ganjil genap. Dengan demikian, diharapkan tidak menimbulkan kemacetan pada satu titik karena tetap ada pembatasan kendaraan pribadi.

"Kawasan lain akan dilakukan dengan pola selektif melalui ganjil genap. Nanti begitu ganjil genap dan ERP diterapkan, maka kami juga akan menyediakan park n ride pada simpul-simpul transportasi di ujung layanan umum," ucap Syafrin.

Syafrin mengatakan, penyediaan park n ride dilakukan untuk menekan arus kendaran pribadi dari kota penyanggan yang ingin masuk Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan lainnya.

Dengan demikian masyarakat dari luar Jakarta yang ingin masuk akan menggunakan transportasi umum. Bahkan untuk mendorongnya, akan ada pemberian insentif khusus berupa beban biaya penitipan kendaraan dan ongkos transportasi yang murah.

"Kami sudah bekerja sama dengan dengan pemerintah Bekasi dan Kabupaten, akan ada park n ride juga di Cikarang. Pergerakan warga Bodetabek yang masif ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi, nanti bisa shifting ke kendaraan umum," kata Syafrin.