Kota Sejuta Angkot, Bogor Siap Benahi Layanan Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Bersama Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kota Bogor akan membenahi sistem transportasi yang lebih nyaman dan aman dari sebelumnya.

Rencananya, Kota Bogor akan menerapkan Skema Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS) yang sebelumnya sukses diterapkan di kota-kota besar di Indonesia.

Wali Kota Bogor Bima Arya, mengatakan, program BTS telah berjalan di sejumlah kota dan punya dampak besar dalam kemajuan transportasi umum.

“Karena keterbatasan APBD kita, mungkin mampu secara bertahap (memperbaiki sistem transportasi), tapi operasional ini lah yang harus dibantu (pemerintah pusat)," ujar Bima, dalam webinar yang disiarkan Youtube BPTJ 151, Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan seluruh kota di Jabodetabek, Bogor terbilang unik lantaran memiliki rasio angkot paling tinggi.

“Wajar jika disebut kota sejuta angkot. Bagi kami ini salah satu pangkal permasalahan di Kota Bogor. Maka kita jadikan ini program prioritas nomor 1," kata Bima.

"Target kami adalah pada tahun 2024 jumlah angkot di pusat kota sudah sangat berkurang. Kalau bisa berkurang total bagus, (dan) jadi feeder semua," ucap dia.

Untuk diketahui, BTS merupakan program pemerintah pusat di bidang pelayanan transportasi angkutan massal perkotaan, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui operator angkutan umum.

Mekanismenya, pemerintah akan memberikan subsidi biaya operasional kendaraan sebesar 100 persen agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terjamin, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas secara maksimal.

Ada beberapa Standar Pelayanan Minimal transportasi yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Antara lain keamanan (CCTV, ID card driver, dan tombol hazard), keterjangkauan (aksesibilitas dan tarif), serta keselamatan (SOP pengoperasian kendaraan dan SOP keadaan darurat).

Tak ketinggalan juga kesetaraan (ketersediaan kursi prioritas), kenyamanan (suhu dalam bus, kebersihan, dan lampu penerangan), serta keteraturan (waktu tunggu, kecepatan perjalanan, dan waktu berhenti di halte).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti, mengatakan, lewat program BTS ini pemerintah daerah diharapkan aktif berkontribusi untuk menjamin kelancaran program.

"Ada kontribusi dari pemda yang diharapkan dapat diakomodasi. Pertama misalnya, menyediakan halte dapat berupa bus stop, halte existing, atau portable halte dan sebagainya,” ucap Polana, pada kesempatan yang sama.

“Kemudian diharapkan juga ada konversi angkutan kota dengan menyiapkan mekanisme misalnya angkutan kota menjadi 3:1 dengan bus," tuturnya.

Polana juga mengatakan, peran pemerintah daerah cukup besar dalam program BTS. Selain bisa menyosialisasikan ke masyarakat umum, pemangku juga bisa membuat kebijakan prioritas terkait transportasi massal.

“Terakhir, diharapkan pemerintah juga membuat kebijakan yang lebih memprioritaskan angkutan umum lebih baik dari angkutan pribadi," kata Polana.