Komitmen Jakarta dalam Menata Transportasi yang Humanis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta telah memberikan inspiratif bagi daerah untuk menata transportasi yang berwawasan lingkungan dan bekelanjutan.

Ini terbukti dalam lima tahun terakhir Jakarta mengalami perubahan yang signifikan untuk sektor transportasinya. Di antaranya Bus Trans Jakarta, LRT dan MRT yang memberikan pelayanan bagus, dan perbaikan pelayanan Transjakarta.

Serta adanya inovasi Program JakLingko. Sebagai layanan firt mile dan last mile, angkutan yang menghubungkan tempat tinggal ke halte bus dan stasiun dengan tujuan perjalanan (final destination).

Tidak hanya itu, layanan grastis bagi penumpang angkot pada pagi dan sore hari untuk sejumlah 10 rute angkot di Jakarta.

Kemudian, munculnya BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dengan Bus Trans Jabodetabek dan Bus JR Connexion sejak 2016 atau PT KAI dan PT KCI dengan operasionalisasi KRL Jabodetabek sejak 2013 menjadi wujud kepedulian BUMN dan pemangku kepentingan lainnya.

“Meski begitu, PR lain soal jalur sepeda masih menanti. Jalur sepeda yang kini disediakan masih perlu dipastikan faktor keamanan dan kenyamanannya bagi pengguna sepeda. Ini yang masih menjadi PR DKI Jakarta, yang artinya belum selesai,” ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Ir. Djoko Setijowarno MT dikutip dari rilis resmi, Minggu (7/2/2021).

Selain itu pengaturan ojek daring yang hingga kini masih berpolemik. Beberapa terminal penumpang masih perlu dibenahi, seperti Terminal Tanjung Priok, Terminal Kampung Rambutan.

“Kebijkan pelat kendaraan bermotor Ganjil Genap juga dirasa kurang memberikan kontribusi mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan, karena cenderung warga membeli kendaraan bermotor yang berbeda pelat nomor kendaraan. Juga ada upaya pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor bagi yang belum sanggup membeli kendaraan bermotor,” kata Djoko.

Namun bagaimanapun, Jakarta sudah bisa menjadi kota percontohan penataan transportasi perkotaan bagi kota-kota lain di Indonesia. Keberhasilan itu, terwujud karena komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta.

“Saat ini tidak sedikit kota yang memiliki kendala dalam mengembangkan transportasi umum. Hal itu lantaran komitmen pemerintah yang masih minim serta terbatasnya APBD,” ucap Djoko.

Tapi setidaknya di tahun 2020 ini sudah ada lima kota yang mendapatkan bantuan operasional penataan transportasi umum dengan skema pembelian layanan (buy the service).

Kelima kota tersebut adalah Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Yogyakarta (Trans Yogya), Surakarta (Batik Solo Trans) dan Denpasar (Trans Metro Dewata). Selain itu ada bantuan infrasruktur fasilitas sepeda (jalur dan rak sepeda) di enam kota, yakni Palembang, Salatiga, Surakarta, Klaten, Magelang, dan Purworejo.

Dilanjutkan tahun 2021, ada enam kota yang akan mengoperasikan transportasi umum dengan skema BTS (buy the service), yakni Bandung, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar.

“Keberhasilan Kota Jakarta menata transportasi dapat dijadikan contoh para kepala daerah di kota-kota lain di Indonesia untuk untuk menata transportasi kotanya. Meski tidak mudah mewujudkannya,” tutupnya.