Tidak Urus Tilang Elektronik di Jawa Barat, Kendaraan Bakal Diblokir

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditlantas Polda Jawa Barat akan menindak tegas para pelanggar lalu lintas yang tidak mengindahkan surat panggilan usai terkena tilang dengan sistem elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Salah satunya, kendaraan terkait akan diblokir sehingga tidak bisa melakukan pembayaran pajak tahunan hingga pemilik menuntaskan tanggung jawabnya.

"Selama kendaraannya tertilang dan belum dituntaskan, kendaraan akan diblokir. Sehingga, dia tidak bisa diperpanjang pajaknya," papar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Barat AKBP Efos Satria, Kamis (4/2/2021).

Hal ini tetap berlaku bila kendaraan sudah berpindah tangan alias dijual. Jadi, seluruh pelanggar lalu lintas tidak bisa lagi lari dari tanggung jawab atas prilakunya di jalan.

“Ketika si pemilik baru kendaraan akan urus pajak kendaraan untuk balik nama atau perpanjangan, tetap tidak bisa karena harus buka blokir dulu. Nah untuk buka blokir, harus diselesaikan dulu tilangnya,” ujar Satria.

Dalam teknis tilang tersebut, ia menjelaskan nanti kamera pengawas (CCTV) di jalan raya bakal merekam apabila ada pelanggaran lalu lintas. Dari rekaman itu, kemudian petugas mencatat nomor polisi kendaraan tersebut.

Setelah nomor polisinya tercatat, sistem akan mendeteksi identitas kendaraan termasuk pemiliknya. Kemudian petugas akan mengirim notifikasi ke pemilik kendaraan dimaksud.

“Nanti identitas kendaraan dan pemiliknya akan terlacak. Setelah itu, petugas akan mengirimkan notifikasi ke pemiliknya, mengkonfirmasi soal pelanggaran lalu lintasnya,” ujar Satria,

Sejauh ini, Polda Jawa Barat baru berencana menerapkan sistem tilang elektronik di dua wilayah, yakni di Kota Bandung dan Kota Cirebon.

Menurut dia, dengan sistem tilang elektronik itu masyarakat bakal terdorong untuk mengalihnamakan kendaraannya atas nama diri sendiri.

Saat ini, pihaknya masih mematangkan konsep tilang elektronik yang menjadi visi dari Kapolri yang baru, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

“Kalau program Kapolri ini targetnya bisa dilaksanakan pada Maret nanti. Tapi yang pasti untuk pelaksanaannya akan sosialisasi dulu,” tutup dia.