Tahun Depan Hyundai Kirim 100 Unit Ioniq buat Jadi Mobil Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI terus berupaya mewujudkan percepatan penciptaan era kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di dalam negeri sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019.

Beragam langkah strategis tengah diambil oleh instansi terkait. Satu di antaranya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan mengadakan 100 unit mobil listrik untuk dijadikan mobil operasional mulai 2021.

Memilih Hyundai Ioniq EV, rencananya kendaraan terkait bakal digunakan untuk para pejabat estelon I dan II di lingkungan Kemenhub. Kini, baru beberapa unit yang sudah didistribusikan.

Langkah serupa diambil oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan mengganti seluruh armada dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jadi mobil listrik tahun depan usai melakukan first drive.

Lantas bagaimana kesiapan Hyundai Indonesia mendapati permintaan tersebut mengingat seluruh produk yang ditawarkan saat ini masih impor secara utuh alias completely built-up (CBU)?

"Mengenai kesiapan dan ketersediaan unit, kami memiliki prinsip untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat (termasuk mobil dinas). Ini merupakan satu bagian dari pola kerja serta komitmen Hyundai, jadi tidak akan ditinggalkan," kata Managing Director PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

"Lagipula, Hyundai itu masuk ke sini tidak main-main. Mereka telah mengeluarkan investasi sebesar 1,55 miliar dollar AS untuk pengembangan pasar, pemasaran, sampai pembangunan pabrik," tambahnya.

Adapun respons pemerintah untuk melirik Hyundai Ioniq, menurut Makmur ialah wajar. Sebab, mereka sedang berupaya menjalankan program elektrifikasi di samping harga produk terkait sangat terjangkau.

"Kalau kita lihat instansi pemerintahan itu support program pemerintah dan approach ke kita kebetulan yang pioner dalam menyiapkan EV, jadi wajar. Karena ini project pemerintah kita mensupport," katanya.

Kendati demikian, Makmur mengaku bahwa komunikasi antara pabrikan dengan pemerintah untuk pengadaan barang ini belum masuk tahap lanjutan.