Libur Panjang Batal, Banyak Orang Refund Tiket Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang simpang siur membuat masyarakat membatalkan pesanan tiket angkutan umum yang telah dipesan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai konsumen dan sektor swasta jadi pihak yang menjadi korban.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, mengatakan, sejak pemerintah menghembuskan wacana libur panjang pengganti cuti bersama Lebaran lalu, banyak masyarakat yang ingin pergi mudik.

Mereka juga banyak yang telah membeli tiket angkutan umum untuk akhir tahun ini. Namun libur Nataru diperpendek karena pandemi Covid-19 yang masih tinggi penyebarannya.

Masyarakat yang ingin bepergian pun harus menjalani seleksi ketat, salah satunya dibuktikan melalui pengujian seperti swab test antigen.

“Kemudian setelah ada para praktisi kesehatan, para pengamat kebijakan publik bermohon-mohon agar tidak libur panjang. Akhirnya kemudian berubah arah, berbagai cara dianulir, (libur) diperpendek,” ucap Tulus, dalam diskusi virtual (21/12/2020).

“Tapi masalahnya adalah masyarakat konsumen sudah kadung beli tiket, apalagi sekarang ada aturan baruharus tes antigen tes PCR, sehingga konsumen banyak yang me-refund tiket yang besarannya sampai Rp 300 miliar lebih,” katanya.

Kondisi ini menjadi pekerjaan tambahan bagi sektor swasta. Terlebih dengan okupansi angkutan umum yang menurun selama pandemi, ditambah dengan penukaran tiket dalam waktu yang sama.

Menurut Tulus, harusnya sejak awal pemerintah tak usah mengumumkan libur pengganti di akhir tahun. Apalagi di luar negeri, libur panjang juga ditiadakan.

Senada dengan Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan, mengatakan, peningkatan jumlah pembatalan tiket terjadi setelah pengumuman pemerintah soal swab test antigen bagi pengguna angkutan umum.

"Jadi pesanan tiket pada dua minggu lalu sudah cukup bagus, tapi booking per 17 Desember sampai 19 Desember lalu mulai turun," ujar Sani, kepada Kompas.com (22/12/2020).

"Di sistem kita rata-rata yang melakukan pembatalan 60 persen untuk bus wisata, dan 25 persen untuk bus AKAP," ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Hubungan Chris Kuntadi, mengatakan, keputusan soal libur akhir tahun sebetulnya bergantung dari kondisi terkini di lapangan.

“Awalnya kenapa Presiden menerapkan libur panjang karena sebagai pengganti Lebaran, memang ini memberikan kepada masyarakat ada penggantinya,” ujar Chris, pada kesempatan yang sama.

“Tetapi begitu melihat kondisi saat ini masih sangat rawan dengan Covid-19, maka akhirnya kita memutuskan untuk tidak menambah cuti yang terlalu panjang, karena ada dampak libur panjang terhadap peningkatan Covid-19,” tuturnya.