Kata Daihatsu Soal Relaksasi Pajak Nol Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski mengakui adanya kekhawatiran penundaan penjualan akibat misteri relaksasi pajak nol persen yang tak ada kepastian, tapi PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengklaim hal tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi penjualannya.

Kondisi ini dicerminkan melalui pencapaian penjualan retail Daihatsu yang justru tumbuh 23 persen pada September dibandingkan bulan sebelumnya.

Lalu apakah benar sejauh ini ada penundaan penjualan, lantas apa harapan Daihatsu soal realisasi pajak nol persen yang masih menjadi tanda tanya kapan akan diputuskan.

Menjawab hal ini, Amelia Tjandra, Direktur Pemasaran PT ADM mengatakan, secara dampak berupa penundaan pembelian dari konsumen bisa saja terjadi.

Tapi seberapa besarnya, sampai saat ini memang tidak diketahui pasti.

"Kemungkinan besar yang namanya impak itu ada, tetapi kalau bicara hasil, ternyata pasar di September naik. Kalau tidak ada isu (relaksasi) kemungkinan pasar bisa naik lebih besar, mungkin saja, tetapi kami tidak bisa hitung (penundaan), hanya pasar naik 15 persen dari Agustus," ucap wanita yang akrab disapa Amel dalam diskusi virtual, Kamis (15/10/2020).

Sementara ketika ditanya soal harapan mengenai stimulus pajak untuk mendongkrak penjualan mobil di Tanah Air sampai akhir tahun, Amel hanya menjelaskan bila Daihatsu yakin keputusan yang diambil pemerintah sudah memikirkan segala dampaknya.

Walaupun beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam pemerintahnya sudah lebih sigap dengan memberikan keringanan pajak mobil baru bagi rakyatnya, tapi hal tersebut tak menjadi jaminan bila diterapkan di Indonesia hasilnya juga akan positif.

"Pada dasarnya kami percaya, keputusan yang diambil pemerintah sudah memikirkan segala dampaknya. Satu keputusan akan berimpak pada sektor yang lain, saya yakin pemerintah tidak akan ambil keputusan tanpa mengevaluasi secara keseluruhan," ujar Amel.

"Kami sebagai pemain, percaya bahwa keputusan yang diambil, apapun itu, pasti sudah dipikirkan masak-masak. Apalagi ibu menteri (Sri Mulyani) mendapatkan reputasi sebagai Menteri Keuangan terbaik, jadi saya percaya keputusan yang baik untuk semua," kata dia.