SIKM Dihapus, Belum Ada Lonjakan Penumpang Bus

JAKARTA, KOMPAS.com – Mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Ibu Kota pada masa adaptasi kebiasaan baru kerap dijuluki new normal berangsur meningkat. Salah satu sebabnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melonggarkan aturan dengan menghapus syarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 mulai Jumat 17 Juli 2020.

Menurut Syafrin, keputusan ini diambil menyusul penerapan PSBB transisi yang memperbolehkan sejumlah sektor perekonomian dan perkantoran aktif kembali.

“Pemprov DKI Jakarta resmi meniadakan SIKM,” ujar Syafrin, dalam keterangan tertulis (17/7/2020).

Walaupun sudah ada kelonggaran, rupanya penggunaan alat transportasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) belum meningkat signifikan.

Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), mengatakan, saat ini kebanyakan orang lebih memilih melakukan perjalanan menggunakan travel atau mobil pribadi ketimbang bus AKAP.

Sani mengatakan, hal ini terjadi karena muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa menggunakan transportasi umum seperti bus lebih rumit dalam hal perizinan.

Lantaran selama ini SIKM telah menjadi syarat wajib bagi penumpang, yang notabene agak sulit diurus.

“Kalau penumpang dari Jakarta masih di angka 30-40 persen dari okupansi maksimal. Misal untuk bus berkapasitas 36 orang, baru terisi belasan orang saja,” ucap Sani, kepada Kompas.com (18/7/2020).

“Tapi kalau dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, itu sudah bisa sampai 60-70 persen okupansinya. Mulai akhir Juni seperti itu,” katanya.

Sani menambahkan, karena okupansi yang belum bisa maksimal, banyak pengusaha bus yang belum mengoperasikan seluruh armadanya.

“Sebelum pandemi, teman-teman pengusaha bisa mengoperasikan hingga 15 bus sehari. Sekarang baru bisa 5-7 bus saja. Semoga setelah SIKM dihapus, masyarakat bisa kembali menggunakan bus, agar operasional bus bisa optimal lagi,” tuturnya.