Arus Balik, Gerbang Tol Purwakarta Arah Jakarta Mulai Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam melarang pergerakan masyarakat dari luar daerah atau kota, untuk memasuki wilayah Jabodetabek pasca-Lebaran 2020.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. Sebelumnya juga sudah diimbau kepada masyarakat Jabodetabek untuk tidak melakukan kegiatan mudik lebaran, karena sangat berisiko.

Berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, kini sejumlah akses masuk tol kendaraan dari menuju DKI Jakarta sudah ditutup.

Salah satunya gerbang tol yang mengalami penutupan adalah ruas tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di gerbang tol Purwakarta.

"Kendaraan pribadi dan umum kita larang. Tapi untuk angkutan barang diperbolehkan. Ini dalam rangka mengantisipasi arus balik Idul Fitri 1441 H di masa pandemi," kata Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Zanuar Cahyo Wibowo dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2020).

Teknis penyekatannya sendiri, lanjut dia, tetap sama seperti saat memasuki masa mudik, yakni dengan melakukan pemeriksaan kendaraan dan surat sehat terhadap pengendara dan penumpang terkait.

Kemudian, pemudik juga wajib menunjukkan bukti Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Jika tidak bisa menunjukkan lampiran dokumen tersebut, kendaraan diminta kembali ke tempat asal pemberangkatan dan dilarang masuk Ibu Kota.

"Kendaraan yang dikecualikan ialah dinas, petugas, ambulans, pemadam kebakaran, serta angkutan logistik. Jadi masyarakat yang akan kembali ke Jakarta diimbau sekali mengurus SIKM terlebih dahulu supaya perjalanan lancar dan aman," ujar Zanuar.

Sebelumnya, Kabag Ops Korlantas Polri, Brigjen Benyamin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 300 titik penyekatan.

Semua 300 titik ini akan digunakan untuk menghalau kendaraan untuk masuk wilayah Jakarta karena berpotensi menyebarkan virus corona alias Covid-19.

Kemudian posko besar yang sudah didirikan sebanyak 56 pos selama Operasi Ketupat 2020 tetap dioperasikan. "(Posko pengamanan) Antar kabupaten sekarang kita pastikan akan kita aktifkan semua," kata dia.

"Kita juga jaga yang jalur arteri. Misalnya kendaraan yang dari Jawa Timur dia mau masuk Jawa Tengah, kita perintahkan kembali untuk ke Jawa Timur lagi kalau tidak lengkap. Diputarbalikkan," kata Benyamin lagi.

SIKM sendiri hanya akan diberikan bagi masyarakat yang bekerja pada 11 sektor yang telah dikecualikan.

Mulai dari kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar/ utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, serta kebutuhan sehari-hari.