Jelang Lebaran, Pemerintah Serius Menyisir Travel Gelap

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah serius menyisir atau menelusuri jasa transportasi atau travel gelap. Jasa transportasi ilegal ini berupaya menyeludupkan warga untuk melakukan perjalanan mudik ke luar wilayah Jabodetabek.

Pasalnya, jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H mulai banyak jasa serupa bermunculan untuk menembus barikade pemeriksaan petugas dalam mencegah warga tidak melakukan mudik Lebaran.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edy Sufaat, menyatakan, penjajajakan dimulai dari penyisiran ke tempat-tempat yang diindikasi sebagai pangkalan travel gelap hingga pengetatan penjagaan di pos pengamanan.

"Sejak Sabtu (2/5/2020) hingga Selasa (5/5/2020) kemarin, kita melakukan penyisiran ke berbagai tempat. Dari sana didapatkan bahwa terminal bus AKAP yang sedang tidak digunakan karena sementara tidak beroperasi, dijadikan tempat travel gelap," katanya dalam diskusi virtual, Rabu (6/5/2020).

Kemudian di tempat yang sama berjejer pula beberapa kendaraan minibus dan bus pariwisata yang biasa digunakan untuk menyeludupkan penumpang.

"Kendaraan bersangkutan kita langsung lakukan pengecekkan, mulai dari melihat buku uji (KIR) sampai administrasinya. Jika kendaraan tidak laik jalan, maka operasinya kita setop," ucap Edy.

Tidak sampai di sana, penjajakan bisnis travel gelap juga dilakukan di media sosial. Sebab, rata-rata pemasaran jasa ini dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga Twitter.

"Kendaraan-kendaraan yang bandel (travel gelap), kita jajaki lewat cyber, ada tim khususnya. Kemudian petugas di lapangan juga sudah mengerti lah ciri-ciri truk yang bawa penumpang itu bagaimana," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada Selasa (5/5/2020) telah menilang lima mobil travel yang berupaya membawa pemudik untuk keluar dari Jabodetabek.

Travel gelap tersebut diminta petugas untuk putar balik, sebagaimana ketentuan pelaksanaan kebijakan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Kebanyakan pelat nomor Jawa Tengah, Jawa Timur, dan (pelat nomor Jakarta) ada juga. Rata-rata mereka mengangkut penumpang lima orang," ujar Sambodo.

"Mereka juga kita data dan diserahkan ke Dishub, karena izin travelnya kan dari Dinas Perhubungan," lanjutnya.