Titik Razia PSBB Jakarta Bakal Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya mengencangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, telah ada 33 pos pemeriksanaan atau check point di Wilayah Jakarta.

Pos ini berguna untuk melakukan pengecekan yang teridiri dari 11 pos di perbatasan Jakarta, 13 pos di stasiun dan terminal, lima pos di pintu masuk tol, dan empat pos di dalam kota.

Menyusul adanya PSBB di Bekasi, Bogor, Depok, Tengerang Kota, dan Tangerang Selatan, nantinya akan ditambah lagi jumlah pos pemeriksaan. Tujuannya agar makin leluasa dalam memberikan tindakan bila ada pelanggaran.

"Bertahap kami akan tambahkan check point dan begitu pelaksanaan PSBB ini sinkron di semua tempat, maka proses penindakan atas pelanggaran akan jauh lebih leluasa untuk dilakukan," ucap Anies konferensi pers melalui akun YouTube Pemprov DKI, Senin (13/4/2020).

Menurut Anies, polisi nantinya tidak akan segan untuk menindak para penggendara kendaraan bemotor yang masih melanggar regulasi PSBB Jakarta. Seperti tak menggunakan masker, sarung tangan, berboncengan tak sesuai alamat, dan membawa penumpang di mobil pribadi melebihi kapasitas.

Adanya perluasan pengecekan nanti juga diharapkan bisa makin meningkatkan kepatuhan masyarakat.

"Petugas akan menindak dengan humanis tapi tetap tegas, kita ingin perlindungan kepada masyarakat. Jadi kita akan tindak semua yang melanggar ketentuan dalam PSBB," ucap Anies.

Hal ini juga senada dengan yang diucapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Menyitat dari NTMC Polri, Yusri menjelaskan akan menambah titik pos pemeriksaan untuk memaksimalkan proses pengawasan.

"Akan ada penambahan check point, karena nanti akan makin melebar," ujar Yusri.

Lebih lanjut Yusri menjelaskan, bentuk tindakan terhadap pengendara yang tak mematuhi aturan akan diberikan surat teguran tertulis.

Surat tersebut akan dicatat sebagai data, sehingga jika pengendara melakukan pelanggaran yang sama, akan diberi sanksi lebih tegas.

"Kenapa kita berikan teguran tertulis? Ada datanya lengkap, jani nanti kalau sudah dua kali melanggar sudah masuk database, bisa kita lakukan sanksi," ucap Yusri.

Sedangkan untuk ancaman penjara satu tahun, menurut Yusri itu adalah pilihan terakhir dari pihak kepolisian bagi masyarakat yang tetap tidak mengindahkan aturan yang ada, seperti menggunakan masker.

"Itu jalan terakhir, jangan cuma tidak pakai masker kena (penjara) satu tahun," kata dia.