Cegah Perluasan Corona, Bus AKAP Terancam Setop Beroperasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meluasnya penyebaran virus corona (Covid1-9) di daerah, salah satunya disinyalir akibat adanya beberapa masyarakat yang sudah curi start untuk mudik atau pulang kampung.

Kondisi ini memberikan kekhawatiran tersendiri dan membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan ragam skenario. Salah satunya, melarang perjalanan bus antar kota antar provinsi (AKAP).

Artinya, bus AKAP akan dilarang beroperasi dari dan ke Jabodetabek. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, sampai saat ini kondisi itu masih dibicarakan sambil menunggu hasil rapat terbatas.

"Salah satu skenarionya seperti itu, karena memang bila ditetapkan karantina wilayah artinya tidak bisa masuk dan keluar dari Jabodetabek, tapi masih menunggu hasil ratas seperti apa, kabarnya sore ini kalau tidak salah ada ratas," kata Yani ketika dihubungi Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Namun demikian, Yani menjelaskan bila ternyata karantina wilayah dilakukan, bukan hanya bus AKAP saja yang akan dilarang beroperasi, namun juga moda transportasi lainnya akan terdampak.

Sementara untuk skenario di dalam kota atau wilayah yang dikarantina, kemungkinan besar transportasi umum masih beroperasi tapi dengan jumlah yang terbatas. Untuk kendaraan pribadi sendiri apakah boleh atau tidak belum dipastikan juga saat ini.

"Yang jelas kendaraan yang bawa logistik apalagi sembako itu jadi prioritas, tapi balik lagi ini nanti seperti apa keputusannya," ujar Yani.

"Untuk skema larangan bus AKAP beroperasi sementara memang otomatis akan dilakukan bila ada karantina wilayah, karena tujuannya untuk menekan penularan, jadi tidak ada keluar masuk di wilayah Jakarta atau Jabodetabek nanti," kata dia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga sudah meminta adanya langkah tegas untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek yang telah terpapar Covid-19 tidak balik ke kampung halaman.

"Demi keselamatan bersama saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakkan orang ke daerah," kata Jokowi saat rapat terbatas lewat video conference dari Istana Bogor, yang disitat dari NasionalKompas, Senin (30/3/2020).