Ibu Kota Baru Bakal Adopsi Kendaraan Listrik dan Otonomos

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa tahun ke depan, status Jakarta sebagai Ibu Kota negara akan ditinggalkan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru Indonesia.

Menariknya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan nantinya di Ibu Kota baru tersebut tak ada lagi kendaraan konvensional yang akan digunakan.

"Kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Dalam visi beliau (Jokowi) untuk pembangunan Ibu Kota negara yang baru di Indonesia support kendaraan yang akan digunakan adalah electric vehicle (EV) dan otonomus," ucap Budi saat memberikan kata sambutan di peluncuran GrabCar Elektrik di Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (27/1/2020).

Meskipun saat ini masih sedikit dilema lantaran harga kendaraan listrik yang masih tinggi, tapi Budi menyampaikan bila nantinya langkah-langkah tersebut akan diupayakan melalui beberapa cara. Paling utama dengan menintensifkan populasi kendaraan listrik.

Tahap awal, menurut Budi, akan dilakukan dengan menerapkan kendaraan listrik untuk transportasi massal. Lantara hal tersebut, apa yang dilakukan Grab untuk mulai mengoperasikan layanan kendaraan listrik pun dianggap menjadi salah satu batu loncatan dan diharapkan populasi untinya terus meningkat.

Budi juga meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk ikut mendorong dari sisi infrastrukturnya. Contoh dengan menambah atau meningkatkan jumlah stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik.

"Berkaitan dengan ini, kami memikirkan bagaimana memproduksi baterai-baterai dengan harga yang terjangkau, karena diproduksi oleh negeri kita. Lalu insentif pajak, Kemenhub juga memberikan insentif berupa kemudahan dalam uji tipe, kalau yang lain lima hari, untuk kendaraan listrik satu hari," kata Budi.

Hal senada juga diutarakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurut Bahil, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak dilirik oleh dunia terkait masalah lithium baterai.

"Total cadangan nikel di dunia, 26 persen lebih di Indonesia. Sebesar 80 persen material baterai itu adalah nikel, bayangkan bila sektor ini bisa kita perkuat. Kami dari BKPM akan membantu dengan seluruh investasi yang ada, baik dari perizinan maupun persoalan fiskal," ucap Bahlil.