Strategi Angkutan Umum Agar Bersaing dengan Kendaraan Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com – Layanan angkutan umum di kota besar seperti Jakarta harus terus ditingkatkan agar semakin diminati. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak terus bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, mengatakan, pangsa pasar angkutan umum di Jakarta masih di bawah 10 persen. Layanan ojek dan taksi online yang makin marak keberadaannya jadi salah satu sebab angkutan umum kurang diminati.

Djoko menilai, angkutan umum harus bisa menarik hati masyarakat. Caranya, angkutan umum harus memiliki kualitas prima yang setara atau lebih unggul dari kendaraan pribadi. Sebab hal ini jadi salah satu keunggulan transportasi online.

“Layanan prima dicapai dengan menyediakan layanan angkutan massal perkotaan sebagai moda prioritas dan bersifat door-to-door service,” ucapnya dalam keterangan resmi (15/12/2019).

Menurutnya, daya tarik angkutan massal di perkotaan perlu diwujudkan dengan memberikan proteksi dan subsidi.

“Proteksi ditujukan untuk memastikan angkutan massal memiliki keunggulan operasional. Misal, waktu tempuh, ketepatan waktu, dan kepastian layanan, dibandingkan dengan kendaraan pribadi,” kata Djoko.

Di samping itu, Djoko juga mengatakan, bahwa subsidi ditujukan untuk memastikan angkutan massal memiliki kualitas layanan prima dengan tarif terjangkau.

“Apabila strategi penerapan angkutan umum berhasil, indikatornya bukan hanya pengguna yang meningkat. Tapi juga modal share angkutan massal perkotaan,” ujarnya.

Seperti diketahui, memperbaiki layanan angkutan umum disebut Djoko masuk ke dalam bagian dari pull strategy. Yaitu sebuah cara untuk menarik masyarakat agar menggunakan angkutan massal perkotaan.

Sementara itu, push trategy-nya dilakukan dengan mengatur penggunaan ruang jalan. Contohnya seperti ganjil-genap atau ERP (electronic road pricing).

Jika angkutan massal sudah dibenahi, masyarakat akan lebih mudah untuk dipaksa keluar dari kendaraan pribadi dan berpindah menggunakan kendaraan umum.

“Intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan angkutan perkotaan diperlukan untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar dan mengawal proses transformasi pengusahaan angkutan perkotaan,” ucap Djoko.