Sudah Seharusnya Jakarta Terapkan Jalan Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dengan menerapkan skema jalan berayar atau electronic road pricing (ERP), mendapat sorotan banyak pihak. Hal ini lantaran dianggap cara paling ampun guna mengekang kendaraan pribadi.

Salah satu yang ikut berkomentar adalah Pemerhati Transportasi yang juga mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto.

Menurut dia, ERP bisa menjadi solusi mengingat kemacetan lalu lintas di Jakarta sulit untuk dihindari karena perkembangan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan.

"Lima tahun terakhir pertumbuhan kendaraan bisa menyentuh lurang lebih 9 persen, dipihak lain pembangunan infrastruktur kurang lebih hanya 0,01 persen. Terjadi situasi over capacity ( V/C: Ratio). Hal ini diperparah dengan tingkat disiplin pengguna jalan yg kurang, penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera, dan lain sebagainya," ujar Budiyanto dalam keterangan resminya, Selasa (19/11/2019).

Penerapan ERP yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) maupun Pemerintah Daerah (Pemda), di ruas-ruas penghubung Jakarta dianggap sebagai terobosan yang yang baik mengurai kemacetan.

Bahkan Budiyanto mengatakan langkah tersebut juga sudah diamankan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 133 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 2011 mengenai Manajemen Rekayasa, Operasional, dan Kebutuhan Lalu Lintas.

Budiyanto juga menjabarkan bila tujuan dari pembatasan lalu lintas sebenarnya dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengguna ruang dengan beberapa kriteria.

Seperti perbandingan volume lalu lintas kendaran bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, serta kualitas lingkungan.

"Hasil kajian dari beberapa lembaga peneliti menyatakan bahwa jalan di Jakarta pada umumnya sudah mengalami over capacity, tingkat polusi sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan," kata Budiyanto.

"Dipihak lain, bahwa perkembangan jaringan pelayanan angkutan umum juga relatif sudah ada trend peningkatan, dengan parameter di atas, sudah selayaknya pemerintah membuat terobosan dengan melakukan pembatasan lalu lintas," kata Budiyanto.