Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hapus Pajak Progresif, Ini Cara Blokir STNK Motor

Kompas.com - 04/10/2023, 18:01 WIB
Dio Dananjaya,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) perlu diblokir ketika motor dijual atau hilang. Hal ini perlu dilakukan, salah satunya untuk menghindari pajak progresif dan masalah legalitas kendaraan bermotor.

Seperti diketahui, pajak progresif adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang memiliki lebih dari satu kendaraan.

Besaran pajak tersebut diberlakukan untuk kendaraan kedua dan seterusnya, dengan besaran yang lebih besar dari pajak kendaraan pertama.

Baca juga: Honda Click 125 50th Anniversary Meluncur, Pakai Livery Unik

Cara mengurus STNK hilang atau rusak serta syarat dokumen yang diperlukan dan biayanya. DOK. SHUTTERSTOCK/Abm p.poed Cara mengurus STNK hilang atau rusak serta syarat dokumen yang diperlukan dan biayanya.

Perihal tarifnya, menurut Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2015, pajak progresif di wilayah DKI Jakarta bagi kendaraan pertama sebesar 2 persen. Adapun untuk buat kendaraan selanjutnya besarannya naik 0,5 persen.

Herlina Ayu, Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, mengatakan, blokir STNK bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke Samsat, atau melakukan blokir melalui layanan daring atau online.

“Terkait blokir STNK kewenangannya ada di kepolisian, kalau Bapenda kami menangani terkait lapor jual kendaraan,” ujar Herlina, kepada Kompas.com (4/10/2023).

Baca juga: Daftar Motor Bebek Bekas di Bawah Rp 10 Juta per Oktober 2023

Berikut ini tahapan melakukan blokir STNK online:

- Masuk ke https://pajakonline.jakarta.go.id
- Registrasi dengan NIK KTP pemilik kendaraan yang tercatat di STNK
- Pilihlah menu PKB
- Klik menu Pelayanan
- Pilih jenis Pelayanan Blokir Kendaraan
- Pilihlah nomor kendaraan yang ingin diblokir
- Unggah kelengkapan dokumen
- Klik Kirim.

Sementara itu, berikut ini kelengkapan dokumen yang diperlukan:

- Fotokopi KTP pemilik kendaraan
- Surat kuasa disertai meterai Rp 10.000 dan fotokopi KTP apabila dikuasakan
- Fotokopi surat/akta penyerahan/bukti bayar
- Fotokopi STNK atau BPKB jika ada
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Surat pernyataan yang bisa diunduh di https://bapenda.jakarta.go.id/
- Setelah itu, status pemblokiran akan dikirimkan melalui surel atau terlihat di kolom PKB. Jika belum ada laporan, Anda dapat menghubungi layanan Hallo Pajak Jakarta di 1500177.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau