Jokowi Belum Putuskan Larangan Mudik Lebaran Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dinanti, keputusan soal mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi corona (Covid-19) yang melanda Indonesia, belum diputuskan.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, pemerintah masih melakukan kajian terhadap larangan mudik bila secara resmi diberlakukan.

"Berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) tentang antisipasi mudik Lebaran yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), diputuskan pemerintah masih akan melakukan kajian dampak ekonomi. Hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat ini," kata Adita dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Kemenhub Cabut Larangan Operasi Bus AKAP di Jakarta

Menyikapi keputusan tersebut, menurut Adita, Kemenhub pada dasarnya telah menyiapkan berbagai skenario terkait pengaturan transportasi mudik untuk Lebaran tahun ini.

Lihat Foto

Suasana kepadatan di jalur Pantura Palimanan, saat kendaraan pemudik melintas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/6/2019). H+4 Lebaran yang jatuh pada Minggu (9/6) merupakan puncak arus balik jalur Pantura yang didominasi kendaraan sepeda motor.(ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA)

Kondisi tersebut dilakukan sambil menunggu keputusan resmi yang akan disampaikan Jokowi. Baik nantinya berupa larangan, himbauan ataupun pembatasan transportasi untuk kegiatan mudik masyarakat.

"Untuk transportasi logistik akan tetap diselenggarakan seperti biasa, tidak ada skenario pelarangan atau pembatasan," kata Adita.

Terkait penanganan dan pencegahan wabah corona di sektor transportasi, Kemenhub mengklaim telah menjalankan protokol transportasi publik semua moda. Baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian, seperti ;

Baca juga: Karantina Wilayah, Pemprov DKI Kaji Larangan Kendaraan Pribadi

- Penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana transportasi publik secara berkala,
- Menyediakan hand sanitizer,
- Mengukur suhu petugas maupun penumpang,
- Menyediakan masker bagi penumpang yang sedang batuk atau flu, serta,
- Penerapan social distancing dengan mengatur jarak antar penumpang saat berada di area transportasi publik.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Teman-teman, mari tunda rencana berpergian dan tunda rencana pulang kampung sampai kondisi penularan terkendali.? ? Jangan sampai ada di antara kita yang pulang kampung dan tidak sadar membawa virus tersebut ke kampung halaman, sayangi orang tua, sanak saudara kita di sana, demi kebaikan bersama.? ? Kita tunda sebentar temu kangen dengan keluarga di kampung halaman, ya. Perpisahan sebentar ini akan sebanding dengan peluk hangat dengan orangtua dan saudara, saat kita menang melawan virus korona. ? ? Rindunya diringankan dengan sapaan lewat telepon dan video dulu dan tetap #dirumahaja, ya.? ? #LawanCOVID19 #JakartaTanggapCorona #DKIJakarta #CoronaVirus #COVID2019 #CegahVirusCorona #Jaki #Physicaldistancing

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta) on Mar 29, 2020 at 10:48pm PDT

"Melihat kondisi sudah banyak masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar Jakarta, Kemenhub akan terus mengkampanyekan tidak mudik dan tidak piknik, guna mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan demi mencegah menyebarnya wabah Covid-19," ucap Adita.

Sementara itu, mengutip dari NasionalKompas, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, meminta masyarakat bersabar menunggu kebijakan soal mudik Lebaran.

Lihat Foto

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas secara simbolis keberangkatan pemudik dalam Program Mudik Bareng BUMN 2019 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (30/5/2019).(KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA)

Menurut Doni, aturannya sudah dibahas secara detail dengan melibatkan para gubernur dan akan diputuskan pada Selasa (31/3/2020) sore.

"Menyangkut masalah mudik atau tidak mudik tadi sudah dibahas, untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore. Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Doni.