Komentar Suzuki soal Bocoran Draf Perpres Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum diterbitkan, namun draf final Program Percepatan Kendaraan Listrik sudah bocor. Dipastikan Perpres tersebut akan lebih mengarah untuk memberikan segala kemudahan bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV).

Menanggapi bocoran draf tersebut, Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra, mengatakan, cukup banyak kemudahan yang diberikan pemerintah, temasuk untuk industri.

"Kalau dilihat memang cukup banyak kemudahan yang diberikan, tapi untuk bagaimananya kami sendiri belum bisa bicara banyak sampai aturan itu benar-benar diterbitkan nanti. Karena kalau sudah lengkap dan sah, pastinya kami baru bisa komentar setelah dipelajari lebih lanjut," ucap Donny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Tanggapan Toyota dan Wuling soal Draf Perpres Kendaraan Listrik

Menurut Donny, salah satu yang cukup menarik sebenarnya dari sisi tahapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan juga insentif pembebasan pajak. Kedua hal tersebut berdampak pada keringanan baik dari sisi industri dan pemilik kendaraan. 

Walau menggaku tidak bisa berkomentar banyak soal sejauh mana Suzuki akan serius ikut meramaikan pasar mobil listrik di Tanah Air, namun Donny menegaskan bila Suzuki sepenuhnya siap mendukung apa yang sudah diprogramkan pemerintah.

Stanly/KompasOtomotif Tes performa Ertiga Diesel Hybrid

Baca juga: Bocoran Draf Terakhir Program Percepatan Kendaraan Listrik Indonesia

Sebelumnya, Donny mengatakan, untuk bermain di segmen kendaraan listrik, Suzuki akan lebih memilih turun langsung ke pasar yang memiliki potensi besar, salah satunya seperti low multi purpose vehicle (LMPV). Segmen tersebut dinilai yang paling realistis dengan kondisi saat ini.

Selain Suzuki, beberapa ATPM lain, seperti BMW Group Indonesia dan Astra Daihatsu Motor (ADM), yang juga dimintai tanggapan soal Perpres Kendaraan Listrik masih memilih untuk bungkam sebelum aturannya benar-benar dirilis oleh pemerintah.