Tokyo, KompasOtomotif – Pemerintah Jepang ternyata masih skeptis dengan pihak Nissan, terkait dengan skandal kelalaian dalam proses produksi. Kesalahan tersebut berbuntut recall 1,2 juta unit mobil, penyetopan pabrik, serta tertundanya pengiriman model hasil produksi ke dealer.
Nissan mengakui kecerobohannya tersebut pada September 2017 lalu, dan sudah berupaya memerbaikinya. Namun, Pemerintah Jepang melalui Kementerian Transportasi masih ragu akan mekanisme tata kelola perusahaan, mengingat kegagalannya mengatasi kesalahan tersebut, dan berencana untuk menanyai managemen tertinggi.
"Kami akan melakukan wawancara dengan manajemen untuk menilai apakah laporannya akurat atau tidak," ujar Menteri Transportasi Keiichi Ishii mengutip Nikkei, Kamis (28/12/2017).
Baca juga : Masalah Nissan Belum Rampung di Kampung Halaman
Dari sumber kementerian yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kalau pemerintah berkeinginan untuk mengajukan pertanyaan kepada Carlos Ghosn, Chairman Nissan Motors, di mana dirinya belum membuat pernyataan publik mengenai skandal pemeriksaan tersebut.
Nissan juga secara efektif sudah melepas Wakil Direktur Eksekutif Manufaktur, Fumiaki Matsumoto. Namun, produsen mobil terbesar kedua Jepang itu terancam denda 200 juta yen (Rp 23 miliar) terkait kelalaian tersebut.
Sampai saat ini Kementerian Perhubungan Jepang belum mengumumkan kalai investigasi di markas besar Nissan akan berakhir, atau berapa lama penyelidikan yang lebih besar akan dilakukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.