Mobil Nasional Itu Bersifat Politis

"Mobnas ini program politik, siapa yang menang pemilu bisa canangkan ini supaya bisa lebih populer," jelas Hidayat di Jakarta, Senin (23/6/2014). Malaysia yang selama ini membanggakan Proton bisnisnya masih terus merugi sampai akhirnya dilepas ke pihak swasta.

Indonesia, menurut dia, bisa mencontoh apa yang dilakukan Korea Selatan dalam membangun mobil nasional. Selain bersifat politis, tetapi wajib dilakukan penghitungan bisnis yang jelas supaya sifatnya jangka panjang. "Jangan setelah diluncurkan, lalu lima sampai enam tahun hilang, Korea berhasil karena bisa melakukan mobilisasi pembeli," beber Hidayat.

Kunci untuk memiliki mobil nasional adalah membangun industri komponen yang mumpuni sehingga ongkos produksi bisa kompetitif. Saat ini, jumlah industri komponen di Indonesia sudah berkisar 1.500 perusahaan, terdiri dari layer satu, dua, dan tiga.

100 persen
Menperin menjelaskan, saat ini tidak ada mobil yang 100 persen diproduksi satu negara sendiri karena interaksi teknologi baru. Selain itu, untuk mendorong efisiensi perlu dilakukan persilangan pasokan suplai komponen dari negara lain. Tetapi, dengan lokalisasi sudah mencapai 80 persen, artinya Indonesia sudah mulai membangun struktur pendukung, yakni industri komponen.

"Sebelumnya saya sudah melakukan uji coba (mobil nasional) di (PT) INKA, tapi dihentikan karena ada prioritas lain, anggaran juga tidak jadi dikucurkan," beber Hidayat. Artinya, menurut Hidayat, mobil nasional harus dibuat langsung oleh BUMN atau pihak swasta.

Produk Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) alias LCGC dianggap Hidayat sudah memenuhi kriteria sebagai mobil nasional. Mengapa? Sebab, 80 persen komponen yang digunakan pada mobil ini dibuat lokal.

"Jangan seperti mobnas yang lalu-lalu, tapi komponennya impor. Memulai industri otomotif sekarang sudah bisa dimulai, tetapi sangat berat karena sifatnya yang capital dan labour intensive," papar Hidayat.