Pakai Pelat Nomor Palsu Saat Kena Tilang ETLE, Bisa Dianggap Kriminal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan mencatat nomor polisi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika ternyata nopol yang digunakan palsu, penggunanya bisa dianggap melakukan tindakan kriminal.

Polda Metro Jaya akan meniadakan tilang manual. Untuk itu, semua penegakan peraturan lalu lintas akan mengandalkan kamera ETLE, baik ETLE Statis maupun ETLE Mobile.

Baca juga: Polisi Sebut ETLE Bukan untuk Melakukan Tilang Sebanyak-banyaknya

Saat ada pelanggaran lalu lintas yang terekam, Polda Metro Jaya akan mengirimkan konfirmasi ke nomor WhatsApp pemilik kendaraan.

Lihat Foto

Anggota Polisi menunjukkan pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera ETLE dari Ruang Pos Jaga ETLE Satlantas Polresta Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (23/3/2021).(KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, mengatakan, setiap pendaftaran kendaraan bermotor wajib untuk menyertakan nomor HP. Data tersebut akan tersimpan di Electronic Registration and Identification (ERI) Korlantas Polri.

Skandal Minyak Pertamina: Bagaimana Kronologi dan Apa Dampaknya?

Artikel Kompas.id

"Di data ERI akan terolah bahwa nomornya sesuai dengan data kendaraan itu atau bukan, nanti akan kelihatan. Setelah ini terverifikasi, kendaraan itu terdaftar nomornya siapa, pemiliknya siapa, alamat siapa nanti akan kelihatan di sini," ujar Latif, kepada KOMPAS.com saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Baca juga: Pentingnya Melakukan Konfirmasi Saat Dapat Notifikasi Tilang ETLE

Latif menambahkan, jika setelah dicari datanya ternyata tidak sesuai dengan yang terekam pada ERI, maka data-data tersebut bisa dikatakan palsu. Sehingga, akan dikembangkan lagi ke unit Reserse Kriminal (Reskrim).

Lihat Foto

Salah satu kamera tilang elektronik yang berada di Jalan Pattimura, Kota Ambon, Maluku.(KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY)

"Nah, ini akan kita serahkan ke Reskrim untuk dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan kriminal di sana. Kan bisa juga kalau niat memalsukan berarti kan ada unsur pidananya," kata Latif.

Untuk diketahui, sanksi bagi pengguna pelat nomor palsu di Indonesia adalah pidana penjara paling lama 2 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000. Sanksi ini diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).