Masyarakat Tunggu Subsidi, Penjualan Motor Listrik Melesu 25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com – Penjualan sepeda motor listrik subsidi 2024 yang dicatat pemerintah mengalami lonjakan signifikan dibandingkan perolehan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Sisapira, motor listrik subsidi yang diterima masyarakat pada 2024 mencapai 63.146 unit.

Sementara pada tahun 2023 hanya sekitar 11.532 unit.

Baca juga: Rem Tangan Vs Gigi Transmisi: Mana yang Lebih Aman bagi Mobil Manual?

Kompas.com/Fathan United E-Motor C2000

Artinya, angka ini mengalami lonjakan hingga 447 persen.

Walau demikian, penjualan motor listrik sejak berakhirnya program subsidi sampai awal 2025 ini sedang lesu.

Calon pembeli kabarnya masih menunggu kepastian subsidi seperti yang diberikan pada tahun lalu.

Baca juga: Video Mobil Innova Tancap Gas Tanpa Bayar di Tol Cikarang Barat

Budi Setiyadi, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), mengatakan, permintaan motor listrik tengah menurun.

“Kami sudah punya stok banyak, tapi di awal tahun ini seharusnya bisa running well penjualan cepat, tapi karena masyarakat banyak menunggu skema yang diberikan bantuan insentif ini jadi sekarang agak melambat,” ujar Budi kepada Kompas.com (15/1/2025).

“Yang saya dengar dari teman-teman APM member saya begitu, sekarang penjualan agak melambat mungkin 25 persen (dari normal) barangkali dibandingkan tahun sebelumnya,” kata dia.

Budi juga mengatakan, tahun lalu pembelian motor listrik mayoritas berasal dari program subsidi pemerintah.

Baca juga: Hyundai Palisade Hybrid Sudah Bisa Dipesan, Siapkan Rp 10 Juta

KOMPAS.com/daafa Keseruan pengunjung Jakarta Fair 2023 yang mencoba melakukan cek penerima subsidi motor listrik Rp 7 juta dari pemerintah

Tercatat, pada tahun lalu terdapat 22 merek dengan 70 tipe motor listrik yang sudah memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

“Sedangkan member kami ada 45, artinya ada beberapa pabrik yang belum TKDN dan mereka menjual juga. Jadi artinya mungkin masyarakat ada yang membeli tanpa skema subsidi,” ucap Budi. “Nah itu jumlahnya saya enggak tahu, ya sementara datanya belum ada. Mungkin datanya ada di Kementerian Perhubungan, karena setiap kendaraan keluar harus ada SRUT-nya,” ujarnya.