Bakal Jadi Mobil Menteri, Erick Thohir Minta Pindad Petakan Produksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik rencana menjadikan kendaraan buatan Maung dari PT Pindad dijadikan pilihan mobil operasional bagi menteri dan estelon I di Kabinet Merah Putih.

Sebab langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung produk dalam negeri dan mendorong penggunaan inovasi lokal.

Namun ia menekankan perlunya perusahaan untuk memetakan kembali kebutuhan operasional kendaraan para menteri dengan kapasitas produksi yang ada.

Baca juga: Truk Tabrak Lari di Tangerang, Diduga Sudah Ugal-ugalan dari Bekasi

KOMPAS.com/Yohana Artha Uly Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Pemetaan ini penting supaya PT Pindad dapat memenuhi permintaan secara efektif dan efisien, juga memastikan ketersediaan kendaraan yang sesuai," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (1/11/2024).

"Kami mendukung peningkatan produksi dalam negeri," lanjut Erick.

Dalam kesempatan sama, disebutkan juga bahwa Pindad telah menerima permintaan besar dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), dengan hampir 4.600 kendaraan Maung yang sedang dikerjakan untuk dua tahun ke depan.

Inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, tetapi juga menunjukkan kemampuan industri lokal dalam menyediakan solusi kendaraan berkualitas untuk pemerintah.

Penggunaan mobil buatan dalam negeri sebagai kendaraan operasional untuk menteri merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekonomi nasional melalui penguatan sektor industri domestik, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.

Baca juga: Klarifikasi Kemenkeu soal Pernyataan Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Kementerian BUMN RI (@kementerianbumn)

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan mobil Maung bikinan Pindad yang akan jadi kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I.

Keputusan tersebut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mobil dinas menteri dan Eselon I menggunakan produk dalam negeri.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," kata Anggito.

Tidak lama kemudian, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi. Di mana, pernyataan Anggito bukan dimaksudkan sebagai perencanaan, melainkan sebatas contoh pemanfaatan produk dalam negeri.

Baca juga: Bangun SDM Muda Berkualitas, Suzuki Gandeng 111 Guru SMK di Indonesia

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis Kemenkeu dalam pernyataan tertulisnya yang diperoleh Kompas.com, Senin malam.

Atas isu yang berkembang tersebut, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose masih enggan untuk memberikan pernyataannya. Hingga artikel ini dinaikkan, ia tidak memberikan jawaban saat dihubungi redaksi.