Pemprov DKI Minta Warga Bodetabek Mulai Pakai Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono minta kepada pemerintah daerah yang berada di penyangga Ibu Kota, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) untuk mulai membeli dan menggunakan kendaraan listrik sebagai transportasi harian.

Imbauan tersebut sebagai upaya menekan emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, sehingga polusi udara di Jakarta bisa membaik. Mengingat, kendaraan menyumbang hingga lebih dari 40 persen dari polusi udara.

"Saya minta kepada pemerintah daerah lainnya untuk juga turut serta membeli kendaraan listrik guna memperbaiki polusi udara. Artinya, tidak hanya semata-mata DKI saja," ucap dia dalam konferensi pers soal Ratas Peningkatan Kualitas Udara Jabodetabek, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Motor Listrik Dianggap Jadi Salah Satu Solusi Tekan Polusi

Shutterstock/NadyGinzburg Ilustrasi polusi udara.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa waktu belakangan mulai gencar untuk mulai mengganti kendaraan operasionalnya dengan kendaraan listrik. Imbauan ini berlaku untuk seluruh pejabat dan ASN.

Apabila belum mampu, maka diimbau untuk menggunakan transportasi umum dan lakukan uji emisi kendaraan.

Meski demikian, Heru merasa kebijakan dan seruannya itu tak akan berhasil mengatasi masalah polusi udara bila tak didukung oleh wilayah penyangga.

Dengan dukungan dari daerah tetangga, Heru pun optimistis masalah polusi udara di Ibu Kota dan sekitarnya bisa lebih baik.

Baca juga: Heru Tegaskan Kendaraan yang Masuk Jakarta Harus Lulus Uji Emisi

Shutterstock/Sudarshan Jha Ilustrasi polusi udara

Dalam kesempatan sama, ia pun menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya Pemprov DKI Jakarta menambah armada bus listrik Transjakarta.

“Hari ini bapak presiden memimpin rapat terkait dengan polusi, salah satu yang ditugaskan kepada kami adalah supaya bisa mempercepat transisi kendaraan (listrik), khususnya Transjakarta,” kata Heru.

“Tadi disampaikan untuk periode 2024, tapi kami sedang hitung kemampuan dari APBD DKI,” ujarnya lagi.