Ganjil Genap Malah Dorong Pembelian Mobil Kedua

Kompas.com - 07/12/2019, 14:02 WIB
Ilustrasi jalan tol dalam kota KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi jalan tol dalam kota

JAKARTA, KOMPAS.com – Penerapan ganjil genap di Jakarta sudah berlangsung sejak 2016. Aturan pembatasan kendaraan ini menggantikan regulasi ‘3 in 1’ yang diterapkan di Jakarta sekitar 2003.

Pembatasan kendaraan di Jakarta sudah makin gencar dilakukan untuk mengurangi kepadatan, terutama saat jam-jam sibuk.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, menilai regulasi soal ganjil genap tak bisa diterapkan selamanya. Sebab lewat kebijakan ini masyarakat justru malah menambah kendaraannya.

Baca juga: Macet Parah, Jalan Margonda, Kalimalang dan Daan Mogot Perlu ERP

Ilustrasi tilang pada pelanggar lalu lintas pengguna mobil di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang, Selasa (10/9/2019)KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI Ilustrasi tilang pada pelanggar lalu lintas pengguna mobil di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang, Selasa (10/9/2019)

“Kepadatannya masih sama, sebab masyarakat tidak mengurangi tapi malah mendorong orang beli mobil. Sekarang mungkin cukup banyak yang punya kendaraan ganjil dan genap,” ujarnya kepada Kompas.com (6/12/2019).

Menurutnya, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing ( ERP) lebih tepat diterapkan sebagai pengganti kebijakan ganjil genap.

Meski begitu, sebelum diterapkan di jalan nasional, ERP perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Terutama aspek teknis, aspek hukum, aspek pembiayaan dan aspek kelembagaannya.

Baca juga: Terapkan Jalan Berbayar, Aturan Ganjil Genap Akan Dihapus

Ilustrasi SRP atau jalan berbayarShutterstock Ilustrasi SRP atau jalan berbayar

“Kebijakan ganjil genap perlu diantisipasi dengan kebijakan lain mengingat sifatnya yang bukan merupakan kebijakan jangka panjang,” ucap Djoko.

ERP sendiri merupakan sistem pembatasan kendaraan yang sudah berlaku di Singapura, Inggris, maupun Hongkong. ERP menerapkan pungutan berdasarkan biaya kemacetan (congestion pricing).

Dengan aturan ini, pengguna jalan akan dikenakan biaya jika melewati satu area atau koridor yang macet pada periode waktu tertentu.

“Kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan transportasi massal,” katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X