Mau Bikin Pabrik, Benelli Terkendala Pajak Moge

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Benelli Motor Indonesia (BMI) masih memiliki peluang untuk mendirikan pabrik perakitan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tekad Benelli untuk terus tumbuh dan eksis di pasar nasional.

Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pihak BMI masih memilik sejumlah kendala. Salah satunya ialah regulasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) khusus kendaraan roda dua di atas 250 cc.

"Kami memang ingin Geely (induk Benelli Motor di global) investasi di sini karena potensi Indonesia begitu besar. Beberapa waktu lalu, Benelli Indonesia juga sudah lakukan feasibility study dengan beberapa konsultan lain," ujar Direktur BMI, Steven Kentjana Putra di sela-sela pameran IIMS Motobike Expo 2019, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Benelli Luncurkan 3 Motor Sekaligus di IIMS Motobike Expo 2019

KOMPAS.com / GHULAM M NAYAZRI Booth Benelli di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2018.

"Tapi seperti teman-teman ketahui, regulasi di negara kita agak susah untuk motor di atas 250 cc," katanya.

Menurutnya, dengan pengenaan PPnBM saat ini, harga motor Benelli di Indonesia tidak memiliki nilai kompetitif yang baik seperti negara lain. Jikalau memiliki pabrik sendiri pun, hal tersebut tidak berpengaruh banyak.

"Misalkan di India, mereka tanpa PPnBM sehingga Imperiale 400 bisa hanya Rp 30 juta. Di sini, saya harus hitung PPnBM, apalagi untuk motor di atas 500 cc, 125 persen kali 75 persen, jadi 91 persen pengenaannya," kata Steven.

Baca juga: Pilih Mana Benelli TRK 251 VS Kawasaki Versys-X 250

Kompas.com/Donny Benelli Patagonian Eagle yang sudah di-custom bergaya tracker garapan Katros Garage.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa Geely masih mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasinya untuk kawasan Asia Tenggara, di samping Thailand dan Malaysia.

Indonesia diperhatikan karena merupakan pangsa pasar roda dua terbesar ketiga di dunia dengan penjualan rata-rata 6 juta per tahun secara nasional.

"Masalah investasi belum diputuskan oleh Geely. Sewaktu itu memang ada pilihan antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia," ucapnya.