Dilema Ojek "Online", Aturan Angkutan Jalan Perlu Direvisi

Kompas.com - 21/12/2015, 13:01 WIB
LadyJek meramaikan layanan ojek berbasis aplikasi di Indonesia. Yoga Hastyadi/KOMPAS.comLadyJek meramaikan layanan ojek berbasis aplikasi di Indonesia.
|
EditorAzwar Ferdian

Jakarta, KompasOtomotif – Kehadiran layanan jasa antar orang/barang berbasis aplikasi online seperti Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Blue-Jek, Lady-Jek seperti sebuah dilema. Di satu sisi operasional jasa angkut orang/barang itu dianggap pemerintah melanggar Undang-Undang, tapi sisi lain masyarakat merasa sangat terbantu atas layanannya.

Jessi Carina Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberi pernyataan terkait kabar larangan ojek online, Jumat (18/12/2015).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sempat melakukan pelarangan ojek on-line pekan lalu. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/12/2015), Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, resmi melarang penggunaan kendaraan bermotor bukan angkutan umum lewat aplikasi online. Namun, selang tempo beberapa jam pelarangan itu dicabut.

Alasan utama pelarangan karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Beberapa poin yang disebutkan, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum, perusahaan penyelenggara wajib berbadan hukum, dan angkutan umum yang digunakan minimal beroda tiga.

Menurut Edo Rusyanto, Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 memang tidak menyebut sepeda motor sebagai angkutan umum. Layanan aplikasi itu muncul karena publik mencari solusi sendiri atas masih buruknya angkutan umum di Indonesia.

Edo mengatakan butuh aturan baru soal transportasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yang selama ini menjadi payung hukum sistem transportasi darat perlu direvisi agar bisa memenuhi kebutuhan semua pihak.

“Butuh pengaturan yang lebih seksama sebelum terwujudnya; angkutan umum massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Lalu, pengaturan juga memprioritaskan keselamatan pengguna dan pengendara,“ jelas Edo kepada KompasOtomotif, Jumat (18/12/2015).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X