Ekonom Sebut Indonesia Perlu Road Map Transisi Kendaraan Listrik yang Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Raden Pardede menyampaikan Indonesia perlu peta jalan atau road map-nya sendiri secara jelas mengenai transisi industri otomotif ke era kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Pasalnya ia menanggap masih banyak pembuat kebijakan yang tidak memiliki pegangan dan kendali yang jelas atas hal tersebut. Alhasil mereka meniru negara tetangga untuk melakukan transisi padahal kondisi di Tanah Air begitu berbeda.

"Setiap negara memiliki stage masing-masing dalam menuju EV. Tidak akan pernah menjadi dari nol (industri ICE) ke satu (BEV), ada tahapannya. Menurut saya, kita harus mendesain skenario untuk Indonesia sendiri," katanya di acara diskusi Forwin Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam artian, adopsi kendaraan listrik di masyarakat sebaiknya dilakukan secara perlahan, menimbang daya beli dan karakteristiknya. Jangan langsung dari Internal Combustion Engine (ICE) atau konvensional ke Battery Electric Vehicle (BEV).

"Menurut saya sebagai ekonom, kita harus lebih fleksibel. Jadi ada stage-nya dan ini harus jelas," ucap Raden.

Untuk diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang belum memiliki peta jalan jelas untuk menuju netralitas karbon atau adopsi EV secara penuh.

Padahal langkah ini sangat penting untuk memberi kepastian industri dan pemerintah setempat dalam merancang strategi serta kebijakan. Di Thailand misal, sudah menetapkan bakal setop jualan mobil berbahan bakar fosil pada 2035.

Sehingga mulai 2036, semua kendaraan baru yang dijual di Negri Gajah Putih hanyalah mobil rendah emisi termasuk di antaranya battery electric vehicle (BEV) ataupun teknologi lain. Hal serupa juga dilakukan Malaysia.

Raden juga mengatakan, dalam menimbang skenario industri Indonesia ke depan, ada aspek yang patut jadi pertimbangan yaitu affordability dan regulasi.

"Ada kecenderungan regulasi dan requirement ini diolah oleh para politisi. Para politisi dia cenderung ingin dari nol ke satu. Jadi affordability atau keterjangkauannya belum ada," terangnya.

"Jangan pula pengusahaan ini dalam situasi sekarang mengambil margin terlalu banyak. Keseimbangan itu yang harus diperhatikan kalau memang kita ingin membuka industri mobil ke depan," ucap Raden.